Berita

Nusantara

Pelarangan Styrofoam, YLKI Apresiasi Kebijakan Walkot Bandung

SABTU, 15 OKTOBER 2016 | 10:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, melarang restoran atau warung makan menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan. Karena alasan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

"Kebijakan ini patut diberikan apresiasi," ungkap Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, pag ini.

Dia menjelaskan pihaknya sudah lama mengadvokasi agar penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan dilarang. Bahkan YLKI pernah meminta restoran-restoran cepat saji di Jakarta agar tidak menggunakan styrofoam.


"Sebab styrofoam memang bukan jenis kemasan yang diperuntukkan untuk kemasan makanan karena tidak food grade," ucapnya.

Sementara dari sisi kesehatan, dampak styrofoam, terutama untuk makanan panas dan berlemak bisa memicu karsinogenik (memicu kanker).

"Bahkan, dari sisi lingkungan styrofoam juga sangat merusak lingkungan karena tidak bisa didaur ulang lagi dan tidak mempunyai nilai ekonomi apapun," ungkapnya.

Lebih jauh, YLKI menyarankan agar Wali Kota Bandung tidak melarang dari sisi hilir saja, tapi dari sisi hulu (produksi) dan distribusi juga harus diatur.

"Jangan hanya pihak restoran dan warung saja yang diawasi dan diberikan sanksi. Wali Kota Bandung dan juga Badan POM harus aktif mengedukasi konsumen/masyarakat agar tidak menggunakan styrofoam untuk kemasan makanan," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya