Berita

Menteri Eko/Net

Nusantara

Menteri Eko Ajak 43 Kepala Desa Di Kayong Utara Bikin Bumdes

JUMAT, 14 OKTOBER 2016 | 22:47 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintahan Joko Widodo merupakan pemerintahan yang pertama kali memberikan kewenangan ke desa untuk menata ekonominya sendiri. Bahkan Presiden telah menginstruksikan kepada 17 kementerian untuk membantu kementerian desa.

"Oleh karena itu, Kepala Desa, Camat dan juga bupati harus menjadi motor dalam menggerakkan perekonomian desa," jelas Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat kengunjungi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, (Jumat, 14/10).

Dari program tersebut, satu desa dapat Rp 600-700 juta setiap tahun. "Yang lebih membanggakan dana desa di Kayong Utara juga dapat dana ADD provinsi dan kabupaten. Total rata Rp 1,5 sampai 2,7 miliar," ucapnya.


Karena itu dia meminta kepada seluruh desa di Kayong Utara untuk menggerakkan ekonomi perdesaan dengan membikin Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kayong utara yang memiliki 120 ribu penduduk, yang dibagi dalam 43 desa. Menurut Eko bisa lebih fokus dalam menggarap komoditi yang berskala besar.

"Segera bikin BUMDES, Dirut Bri dan BNI sudah siap membantu. Bumdes juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan KUR. BUMDES bisa ditunjuk untuk menjadi agen BRI DAN BNI untuk menyalurkan KUR," jelas Eko.

Selain dengan BRI dan BNI, Kemendesa juga sudah bekerjasama dengan Bulog dalam rangka meningkatan produktifitas pangab di daerah. "Bumdes juga bisa kerjasama dengan BULOG. ada program warung pangan desa kalau enggak salah, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan hasil pertanian masyarakat desa," tandasnya.

Dengan lebih fokus pada salah satu produk tertentu, Kayong Utara diharapkan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa di seluruh Indonesia dalam mengembangkan ekonominya. "Mudah-mudahan kayong utara bisa menjadi percontohan desa-desa di seluruh indonesia," tutupnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten yang penyerapan dana desa paling besar se provinsi Kalbar. Dalam pencairan dana desa tahap pertama sudah mencapai 100 persen dan tahap kedua sudah mencapai 52 persen. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Airlangga: Negosiasi Tarif AS Terkait Board of Peace Gaza

Sabtu, 14 Februari 2026 | 21:47

Pengedar 15,5 Kg Ganja Diciduk di Parkiran Stasiun Tanah Abang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 21:16

Dokumen Epstein Seret Nama Ahmed bin Sulayem, DP World Tunjuk Bos Baru

Sabtu, 14 Februari 2026 | 20:27

Tetap Jalan, Menko Pangan Jelaskan Skema MBG di Bulan Ramadan

Sabtu, 14 Februari 2026 | 19:52

Film Heartbreak Winter x Mordenbeu: Dari Cinta yang Retak Menuju Versi Terbaik Dirimu

Sabtu, 14 Februari 2026 | 18:53

BNI Siagakan Layanan Terbatas Saat Libur Imlek

Sabtu, 14 Februari 2026 | 18:49

PANFEST 2026 Ajang Konsolidasi Kuatkan Ekonomi Rakyat

Sabtu, 14 Februari 2026 | 18:17

Diluruskan, Ini Alasan Polisi Tidak Tahan Bahar bin Smith

Sabtu, 14 Februari 2026 | 17:43

PANFEST 2026 Hadirkan 12.000 Sajian Pangan Nusantara di Hutan Kota GBK

Sabtu, 14 Februari 2026 | 17:08

Roy Suryo Cs Minta Cabut Status Tersangka, Ini Kata Polda Metro

Sabtu, 14 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya