Berita

Foto: Net

Bisnis

ANBTI Sosialisasikan Lomba Peredam Isu SARA

JUMAT, 14 OKTOBER 2016 | 10:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di tengah memanasnya isu SARA yang kian merebak di Pilkada DKI, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI‎) bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah dan Inspirasi.Co justru sedang giat menyosialisasikan lomba bertema 'Agama yang Ramah dan Kurindu Indonesia Tanpa Diskriminasi'.

Namun begitu, Ketua Panitia ‎Nia Sjarifudin mengatakan bahwa lomba ini tak berhubungan langsung dengan pilkada DKI. Ini mengingat lomba sudah disusun dan diumumkan ke publik jauh hari sebelum meledaknya kasus video Ahok mengutip surat Al Maidah dan fatwa MUI soal gubernur muslim.

"Lomba ini lahir karena prihatin semakin jauhnya Indonesia dari cita cita yang dibangun oleh founding fathers. Apalagi, diskriminasi terutama atas dasar agama telah mewarnai ratusan perda dari Aceh hingga Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (14/10).


Dijabarkan Nia bahwa lomba ini ingin mensimulasi agar masyarakat melakukan gerakan counter culture, yaitu sebuah gerakan yang kembali kepada semangat Sumpah Pemuda dan keberagaman Indonesia.

"Itu sebabnya lomba ini dibuat sekaligus untuk merayakan Sumpah Pemuda, Hari Toleransi dan Hari Hak Asasi," sambungnya.

Lomba berbentuk esai, poster digital, dan video pendek yang mengekspresikan gagasan keberagaman. Total hadiah sebesar Rp 101 juta. Karya dipubliskasi di laman Inspirasi.co dan ditutup di akhir November 2016.

Nia meminta kepada para peserta lomba untuk menjadikan karya budaya Denny JA sebagai rujukan dalam lomba ini. Pasalnya, sejak lima tahun terakhir, Denny JA telah menggagas gerakan budaya untuk Indonesia tanpa diskriminasi.

"Ia membuat film layar lebar, film pendek, 25 buku puisi, lagu, teater, hingga lukisan. Semua menyuarakan spirit agama yang ramah dan mimpi Indonesia tanpa diskriminasi‎," pungkasnya.[wid] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya