Berita

Inisiator Akbar

Hukum

Tuntut Polri Jerat Ahok, Ribuan Umat Islam Unjuk Rasa Siang Nanti

JUMAT, 14 OKTOBER 2016 | 07:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ribuan umat Islam dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Akbar (Aksi Bersama Rakyat) menggelar unjuk rasa setelah shalat Jumat siang nanti. Mereka akan long march dari Masjid Istiqlal ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Dalam aksi tersebut nanti, mereka mengingatkan Kepolisian RI tidak boleh berkilah lagi dalam mengusut secara tuntas kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Pasalnya menurut mereka, pernyataan Ahok  yang disampaikan di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 terkait Q.S Al Maidah Ayat 51 sudah memenuhi unsur pidana sesuai alat bukti yang sah yakni video dan permintaan maaf Ahok.


"Lembaga MUI juga secara resmi telah mengeluarkan pernyataan sikap melalui suratnya, menyatakan Ahok telah menistakan ayat Al Quran, melecehkan ulama, dan perbuatannya telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat," tegas Ketua Presidium Akbar, Rizal Ijal, dalam keterangannya.

Dengan demikian, kata mereka menegaskan, Ahok sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Mengingat sudah lebih dari dua alat bukti, syarat minimal yang diatur KUHAP dalam menetapkan seseorang jadi tersangka.

"Menuntut institusi Kepolisian untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dan menangkapnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam untuk mempertangungjawabkan perbuatannya," tegasnya.

Mereka juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam bersatu mengadili Ahok jika institusi Kepolisian RI sebagai penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu Jubir Akbar, Martimus Amin, menambahkan jumlah pengunjuk rasa kemungkinan bisa mencapai 15 ribu orang. Sebab, selain aliansi Akbar, ada juga elemen masyarakat lainnya yang yang dimotori Front Pembela Islam menggelar unjuk rasa dengan tema yang sama.[zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya