Rohadi Pastikan Uang Rp 700 Juta Dari Politisi Gerindra

Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi menyangkal bahwa uang sebesar Rp 700 juta yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat operasi tangkap tangan tidak terkait dengan perkara.

Meski demikian, terdakwa kasus suap vonis ringan pedangdut Saipul Jamil itu tidak membantah uang yang berada di mobil Toyota Fortuner miliknya merupakan pemberian anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sareh Wiyono. Menurut Rohadi, uang tersebut adalah pinjaman dari Sareh untuk keperluan peralatan ICU dan IGD di Rumah Sakit Reysa Medika di Cikedung, Indramayu.

"Pada 10 Juni 2016 saya ajukan pinjaman ke Pak Sareh. Karena sesuai peraturan Menteri Kesehatan rumah sakit itu harus ada peralatan ICU dan kelengkapan IGD," jelas Rohadi saat dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul Hidayat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta (Kamis, 13/10).

Lebih jauh, Rohadi mengaku mengenal Sareh jauh sebelum menjadi anggota dewan. Menurutnya, Sareh merupakan bekas ketua PN Jakpus dan pensiun saat menjabat ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

"(Dia memberi pinjaman) karena dia sudah seperti bapak angkat saya," ujar Rohadi.

Adapun, pengakuan Rohadi tersebut sama seperti yang diutarakan sopirnya Koko Wira Adnan. Koko yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan beberapa waktu lalu juga mengakui duit Rp 700 juta pemberian dari Sareh.

"Diambil dari Apartemen Sudirman Mansion. Kata Pak Rohadi (uang itu) dari Pak Sareh," ucap Koko saat bersaksi dalam sidang Kamis lalu (29/9).

Meski demikian, pernyataan Rohadi mengenai kedekatannya dengan Sareh tidak sejalan dengan pengakuan Politisi Gerindra tersebut. Usai diperiksa penyidik KPK pada 6 Oktober lalu, Sareh membantah telah memberikan uang kepada Rohadi. Dia juga membantah memiliki unit apartemen di Sudirman Mansion.

"Tidak ada itu. Coba tanya kepada penyidik sajalah," kilah Sareh.

Diketahui, uang Rp 700 juta diduga diberikan Sareh kepada Rohadi untuk pengamanan sengketa Partai Golkar.‎ Sengketa dimaksud yakni ketika DPP Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie mengajukan gugatan atas kepengurusan Golkar yang diketuai Agung Laksono hasil Munas Ancol. Adapun, Sareh pernah berkarir sebagai ketua PN Jakut dan ketua PT Jabar sebelum terjun ke politik.‎ Usai pensiun dari dunia kehakiman, Sareh terpilih menjadi anggota dewan dari Gerindra dan kini duduk di Komisi II. [wah]