Ketua DPR RI Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, atas dugaan pelanggaran kode etik.
Pasalnya, Ade Komarudin dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pemindahan wewenang mitra kerja Komisi VI, dalam hal ini BUMN ke Komisi XI.
"Pimpinan DPR melakukan penanggulangan. Bahasanya adalah kinerja, padahal tugasnya itu di komisi. Ini hanya berkaitan dengan pimpinan DPR memindahkan," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).
Padahal, pada 28 September lalu, Komisi VI baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN.
Menurutnya, pimpinan DPR RI hanya boleh melakukan pemindahan setelah melewati beberapa tahap, termasuk dirapatkan dalam sidang paripurna.
"Selama itu berlaku harusnya ditaati," ketusnya.
Bowo mengklaim bahwa pelaporannya itu ditandatangani oleh 36 Anggota Komisi VI.
Bukan hanya itu, Bowo mengaku pihaknya mengantongi surat dari salah satu BUMN yang menyatakan bahwa mereka diundang oleh pimpinan dewan.
"Ada surat dari BUMN yang diundang pimpinan DPR. Salah satu dari 9 perusahaan dapat informasinya," bebernya.
Dia kemudian mendesak semua unsur pimpinan dewan, dan pimpinan alat kelengkapan dewan untuk menyelenggarakan rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk membicarakan permasalahan tersebut. Jika tidak, BUMN harus dikembalikan ke Komisi VI sesuai Rapat Paripurna tahun 2014.
"Tidak maksud apa-apa, supaya ini tidak terjadi lagi di kasus lain. Komisi VI sudah baik-baik bicara ke pimpinan DPR agar kewenangan komisi vi tidak dialihkan ke Komisi XI. Nggak ada ruginya cuma supaya ke depan menjadi lebih baik, kita sudah bicara baik-baik karena di atur MKD bisa memutuskan maka (Komisi VI melaporkan)," tukasnya.
[zul]
