Partai Demokrat heran atas langkah pemerintah Jokowi yang mengumumkan hilangnya dokumen temuan Tim Pencari Fakta kasus Munir.
"Aneh kan kok malah pemerintahnya umumkan hilang dan minta Presiden 6 (Susilo Bambang Yudhoyono/ SBY) jelaskan itu," ujar politisi Demokrat, Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).
Padahal menurutnya, jika benar dokumen tersebut hilang, pemerintahan Joko Widodo hanya tinggal meminta kembali ke TPF. Bukan justru seolah menyalahkan pemerintah sebelumnya.
"Jangan salahkan masa lampau. Nanti kalau gitu bisa lagi salahkan periode Mega, Gus Dur, Habibie. Dicari saja dulu ke ketua TPF nya saat itu, Kapolri juga pasti punya, BIN pasti punya," katanya.
Bahkan DPR sendiri, kata dia, juga masih memiliki dokumen tersebut.
"Punyalah, pasti ada. Bisa juga minta ke DPR," cetus anggota Komisi III DPR ini.
Benny mengatakan, penyelesaian kasus Munir juga pelanggaran HAM lainnya tergantung kemauan pemerintah Jokowi, bukan semata pada fisik dokumen.
"
Kan sudah ada penyelesaian hukum
kan. Kalau mau tahu lebih dalam silakan selidiki. SBY saat itu telah ambil kebijakan yang luar biasa, bentuk TPF. DPR sudah kerja, hasil sudah diserahkan ke penyidik waktu itu, sudah ada yang diadili. Kalau hanya soal TNI dokumen ya
simple," tukasnya.
[wid]
