Berita

Jokowi dan Djan Faridz/Net

Politik

Gerindra Sindir Kubu Djan Faridz Carmuk Ke Jokowi

PPP Masih Konflik
KAMIS, 13 OKTOBER 2016 | 08:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok-Djarot tidak hanya mendapatkan kritikan dari internalnya sendiri. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga ikut mengkritik sikap PPP Djan Faridz.

Partai Gerindra malah men­duga keputusan PPP Djan Faridz mendukung Ahok karena ingin mencari muka (carmuk) ke Presiden Jokowi. "Saya menduga Djan Faridz ini lagi usaha untuk mendapatkan simpati dan dukun­gan Jokowi," kata Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Fadli, dengan situasi PPP yang sedang konflik dualisme kepengurusan, kubu Djan membutuhkan pengakuan dari pemerintah sebagai PPP yang sah karena selama ini hanya PPP Romy yang disahkan.


Jika saat ini, Jokowi mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu, Djan pun mendukung Ahok dengan harapan pihaknya mendapat pengakuan dari pemerintah. "Sebenarnya kasihan. Dia ini mungkin lagi merayu-rayu agar PPP-nya ini mendapatkan du­kungan," ucapnya.

Sindiran juga sempat da­tang dari pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. Ujang menilai sikap PPP kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok dinilai cuma untuk mencari sensasi dan nyari muka (nyarmuk) ke Jokowi.

Dikatakan dia, kubu Djan Faridz mengambil langkah ber­seberangan dengan PPP kubu Romahurmuziy justru semakin memperburuk citra PPP Djan Faridz. "Saya kita motifnya hanya mencari perhatian Jokowi saja, tidak lebih," katanya.

Karena jika dikalkulasikan dengan fatsun politik sangat berse­brangan dengan nilai-nilai partai berlambang kabah dan keisla­man. Akibat sikap Djan Cs, bisa jadi kader PPP diakar rumput semakin marah dengan sikap yang dilakukan oleh Djan.

"Kader bisa marah dan se­makin antipati dengan PPP Djan, efeknya Djan semakin ditinggalkan kadernya sendiri," ujar Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Pasca gugatannya ditolak pengadilan, PPP Djan Faridz yang tidak dianggap sah oleh pemerintah memilih bergabung dengan koalisi partai-partai pendukung pemerintah yaitu PDIP, Hanura, Nasdem dan Golkar. Djan menegaskan bahwa keputusan mendukung Ahok diambil berdasarkan rapat pleno DPP PPP yang dilaksanakan 4 Oktober lalu.

Djan mengatakan pertimbanganini sesuai hasil silaturahmi nasional yang dihadiri se­luruh pengurus wilayah PPP se-Indonesia termasuk Ketua DPW DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Padahal selama ini Lulung ada­lah tokoh politik yang selalu bertentangan dengan Ahok. Tak jarang Lulung dan Ahok terlibat perang urat saraf yang sengit.

"Sikap DPW PPP untuk mem­pertimbangkan dan mendukung pasangan Ahok-Djarot dilandasi semata-mata untuk kemasla­hatan umat dan toleransi umat beragama. PPP sebagai partai besar ingin menjadi jembatan antar umat, saya lihat pasangan Ahok-Djarot ketika memimpin Jakarta, kepentingan-kepentin­gan umat Islam terpenuhi," kata Djan Faridz, di kantor DPP PPP, Jakarta. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya