Berita

Foto: HIPMI

Bisnis

Basuki Ingatkan Lagi BUMN Tidak Garap Proyek Di Bawah Rp 50 Miliar

KAMIS, 13 OKTOBER 2016 | 05:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, kembali mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha besar tidak menggarap proyek pemerintah bernilai di bawah Rp 50 miliar.

Hal tersebut diutarakan Basuki di depan 110 peserta Diklatnas-Lemhanas BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Lemhanas, Jakarta (Rabu, 12/10).

Saya kembali tegaskan, proyek pemerintah di bawah Rp 50 miliar dilarang digarap oleh BUMN atau pengusaha besar,” ujar Basuki, yang disambut positif para pengusaha muda dari berbagai daerah.


Bahkan, Basuki berpesan agar para pengusaha muda berani melapor kepada dirinya bila masih menemukan BUMN atau pengusaha besar yang menggarap proyek tersebut.

"Laporkan ke saya kalau masih ada BUMN atau pengusaha besar yang masuk dalam proyek pemerintah di bawah Rp 50 miliar," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, proyek di bawah Rp 50 miliar diprioritaskan digarap oleh pengusaha kecil lokal atau daerah. Sebelumnya, Hipmi mengeluhkan masih banyaknya pengusaha besar dan BUMN yang menggarap proyek konstruksi di bawah Rp 50 miliar. Akibatnya, pengusaha daerah hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN sendiri telah menyepakati pengaturan hal ini. Kebijakan diambil dalam upaya memberdayakan pengusaha kecil dan menengah di berbagai daerah. Selain itu, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun. Namun, pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan 20 persen, termasuk dari BUMN.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Diklatnas HIPMI, Heru Cokro, menyambut baik keputusan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang melarang pengusaha besar dan BUMN menggarap proyek di bawah Rp 50 miliar.

"Kami sangat setuju dan menyambut baik kebijakan yang digagas oleh Pak Menteri. Beliau sangat menaruh perhatian terhadap pengusaha kecil dan menengah yang ingin membangun infrastruktur di daerahnya namun belum mendapat kesempatan," ungkap Heru. [ald] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya