Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Anjuran Memilih Pemimpin Seiman Bukan Pelanggaran

KAMIS, 13 OKTOBER 2016 | 05:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Imbauan berpolitik secara santun dan tidak mengedepankan kebencian suku agama ras dan antargolongan (SARA) kembali digaungkan, kali ini datang dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI, Ahmad Syafii Mufid.

"Politik itu kalau santun, kenapa enggak? Kalau ada perintah agama untuk memilih pemimpin yang seiman, itu kan enggak masalah. Selama itu tidak merendahkan suku, agama, ras dan golongan lain," jelas Syafii, usai mengikuti diskusi soal pengamanan Pilkada DKI di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (12/10).

"Misalnya, kita sebagai orang Islam enggak boleh memilih pemimpin yang non Islam, itu boleh saja. Sama halnya dengan memilih calon pemimpin putra daerah. Misalnya orang Betawi pingin memilih pemimpin yang asli Betawi, itu bukan SARA," ungkapnya, dikutip dari RMOL Jakarta.


Menurutnya, suku, agama, ras dan golongan adalah pemberian. Setiap manusia tidak ada yang bisa meminta untuk dilahirkan dari suku apa, agama apa, atau golongan mana. Hal itu bukan sebuah persoalan, melainkan keberagaman yang harus dihormati. Isu SARA akan menjadi bahaya bila digunakan untuk mengadu domba dan membuat perpecahan.

"SARA akan berbahaya apabila (digunakan untuk) menebar kebencian untuk merendahkan, membuat perpecahan. Kalau dipakai untuk hate speech atau penghinaan atau merendahkan suku, agama, ras dan golongan lain, itu yang enggak boleh," jelasnya.

Sama halnya dalam berpolitik. Alangkah baik, menurutnya, memilih pemimpin yang berkarakter. Pendukung boleh menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya.

"Tapi pilihan politik itu kan karena programnya bagus, selain (sosok) yang akan memimpin dan melaksanakan program itu bagus orangnya, karakternya bagus," tambah dia. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya