Berita

Politik

Ahmad Doli: Apa Untungnya Golkar Di Depan Lindungi Orang Yang Sudah Menista Agama

RABU, 12 OKTOBER 2016 | 12:19 WIB | LAPORAN:

Tokoh Poros Muda Partai Golkar Ahmad Doli blak-blakan meminta DPP partainya tarik dukungan atas petahana Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama di Pilkada Jakarta 2017.

"Saya sebagai kader Golkar sekali lagi meminta dengan hormat dan kesadaran penuh kepada DPP Partai Golkar untuk mencabut dukungannya kepada saudara Ahok pada Pilgub DKI," pintanya.

Jangankan bicara ada manfaatnya, Doli berpendapat, bahkan saat ini Ahok sangat bisa merugikan partai.


"Apa untungnya kita berada di depan melindungi orang yang terang-terangan sudah melakukan penistaan agama dan menjadi sorotan serta amarah publik," cetusnya.

Doli menekankan, perilaku Ahok sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai, visi dan misi, paradigma, serta doktrin yang selama ini dikembangkan dalam tubuh partai beringin.

Selain itu juga, tambah dia, sudah saatnya lembaga atau dewan Partai Golkar yang ada dan dibentuk pada periode ini, segera mengggelar rapat, memberikan saran serta pertimbangan kepada DPP.

"Dewan-dewan itu kan dibentuk untuk ada tugas dan fungsinya," terangnya.

Doli menjelaskan, di dalam AD/ART, tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan, terutama berkaitan dengan hal normatif dan etis, menjaga agar doktrin kekaryaan, paradigma baru, dan seluruh nilai kepartaian dan ke-Indonesiaan tetap tegak dan senantiasa berkembang dalam tubuh partai.

"Jadi ini momentum Dewan Kehormatan menunjukkan eksistensinya. Apalagi Dewan ini diketuai oleh Pak BJ Habibie, yang adalah tokoh, sesepuh partai, yang juga adalah pendiri ICMI.  Ada juga di situ pak Akbar Tandjung, yang pernah menjadi ketua umum," desaknya.

Terakhir Doli juga mengingatkan pentingnya tugas Dewan Pembina untuk memberikan pertimbangan politis makro strategis kepada DPP, terkait dampak negatif bila Golkar tetap mendukung Ahok.[wid]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya