. Transportasi angkutan umum harus diberikan sanksi tegas apabila memberlakukan tarif tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Pengawas transportasi angkutan umum yang harus memberikan sanksi tegas," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Selasa (11/10).
Ketentuan tarif merupakan bagian dari persyaratan administrasi bagi seluruh kendaraan yang digunakan sebagai transportasi umum angkutan orang dan barang, termasuk yang menggunakan aplikasi berbasis tekonologi informasi.
"Seluruh transportasi umum angkutan termasuk yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi harus menggunakan tarif sesuai ketentuan," ujar Edison.
Menurutnya, apabila masalah tarif terbiarkan sangat potensi menimbulkan permasalahan baru. Maka, pemerintah harus menegakkan aturan sesuai dengan amanat UU 22/2009 dan Permenhub 32/2016.
Edison menjelaskan, Permenhub 32/2016 tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sudah mengatur tentang tarif harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Termasuk penyelenggaran angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pasal 44 Permenhub 32/2016 menyebutkan pelayanan dan tarif merupakan ranah pengawasan pemerintah. Sedangkan Pasal 48 ayat 5 menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tarif yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan adalah termasuk dalam pelanggaran administrasi.
"Semua angkutan umum baik yang bertrayek maupun tidak, harus menggunakan tarif resmi yang dihitung berdasarkan peraturan pemerintah," ujar Edison.
Sementara hasil penelusuran ITW, diskriminasi soal tarif, masih terus berlangsung. Angkutan umum yang menggunakan aplikasi menetapkan tarif sesuai dengan aturan mereka sendiri. Sementara angkutan umum lainnya menggunakan tarif sesuai dengan argo yang terlihat secara transparan. Begitu juga angkutan yang memiliki trayek menarik ongkos sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
Sejatinya angkutan umum dengan aplikasi juga wajib menggunakan argometer yang resmi untuk menampilkan tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Sebab, pemasangan argometer itu menjadi bagian dari persyaratan untuk bisa beroperasi.
Menurut Edison, semua pihak harus berperan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai budaya dan potret modrenitas, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab.
[rus]
