Berita

Ecky Awal Mucharam/net

Bisnis

Kesehatan Fiskal Di Era Jokowi Kian Mengkhawatirkan

SABTU, 08 OKTOBER 2016 | 07:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah diingatkan akan kondisi kesehatan fiskal APBN 2016 yang cukup mengkhawatirkan. Karena itu, APBN harus direncanakan secara lebih realistis.

"Saat ini kondisi fiskal kita agak mengkhawatirkan. Per akhir Agustus keseimbangan primer sudah tembus ke angka negatif Rp 145,8 triliun. Realisasi ini bahkan sudah lebih tinggi dari proyeksi keseimbangan primer dalam APBN-P 2016 sebesar minus Rp 105,5 triliun," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan pers tertulis.

Yang dimaksud keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara yang tidak termasuk pembayaran cicilan utang dan bunganya. Keseimbangan primer menjadi indikator yang tepat untuk menilai kesehatan keuangan negara, sebab hal ini menunjukkan berapa negara dapat membiayai sendiri pengeluarannya.


"Keseimbangan primer yang negatif berarti juga kita hanya bertahan dari utang yang satu ke utang yang lain, tetapi lambat laun kemampuan kita melunasi utang makin menurun,” jelas Ecky.

Dia menekankan bahwa kesehatan keuangan negara di era kepemimpinan Joko Widodo hingga saat ini masih memprihatinkan. Sebagai catatan, keseimbangan primer pada periode yang sama dua tahun sebelumnya adalah sebesar minus Rp 20,8 triliun di 2014 dan minus Rp 89,3 triliun di 2015. Trennya terus memburuk.

Meski demikian, Ecky mengaku tetap yakin bahwa tim ekonomi yang baru dalam Kabinet Kerja dapat memutus tren negatif ini.

"Kuncinya, APBN harus direncanakan dengan lebih realistis. Sisi belanja dikelola dengan pruden, prioritaskan pengeluaran yang produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Sementara sumber-sumber pendapatan negara lebih dioptimalkan." tutup anggota Komisi XI DPR RI ini. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya