Berita

Ecky Awal Mucharam/net

Bisnis

Kesehatan Fiskal Di Era Jokowi Kian Mengkhawatirkan

SABTU, 08 OKTOBER 2016 | 07:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah diingatkan akan kondisi kesehatan fiskal APBN 2016 yang cukup mengkhawatirkan. Karena itu, APBN harus direncanakan secara lebih realistis.

"Saat ini kondisi fiskal kita agak mengkhawatirkan. Per akhir Agustus keseimbangan primer sudah tembus ke angka negatif Rp 145,8 triliun. Realisasi ini bahkan sudah lebih tinggi dari proyeksi keseimbangan primer dalam APBN-P 2016 sebesar minus Rp 105,5 triliun," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan pers tertulis.

Yang dimaksud keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara yang tidak termasuk pembayaran cicilan utang dan bunganya. Keseimbangan primer menjadi indikator yang tepat untuk menilai kesehatan keuangan negara, sebab hal ini menunjukkan berapa negara dapat membiayai sendiri pengeluarannya.


"Keseimbangan primer yang negatif berarti juga kita hanya bertahan dari utang yang satu ke utang yang lain, tetapi lambat laun kemampuan kita melunasi utang makin menurun,” jelas Ecky.

Dia menekankan bahwa kesehatan keuangan negara di era kepemimpinan Joko Widodo hingga saat ini masih memprihatinkan. Sebagai catatan, keseimbangan primer pada periode yang sama dua tahun sebelumnya adalah sebesar minus Rp 20,8 triliun di 2014 dan minus Rp 89,3 triliun di 2015. Trennya terus memburuk.

Meski demikian, Ecky mengaku tetap yakin bahwa tim ekonomi yang baru dalam Kabinet Kerja dapat memutus tren negatif ini.

"Kuncinya, APBN harus direncanakan dengan lebih realistis. Sisi belanja dikelola dengan pruden, prioritaskan pengeluaran yang produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Sementara sumber-sumber pendapatan negara lebih dioptimalkan." tutup anggota Komisi XI DPR RI ini. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya