MPR Bahas Penataan Kewenangan DPD

Lembaga Pengkajian MPR RI yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penataan Kewenangan DPD RI” dan dilaksanakan di Hotel Aston Semarang, Kamis (6/10). FGD dipimpin langsung oleh Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI, Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, didampingi oleh Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Sc, Dr. Ali Masykur, SH., M.Si., M.Hum, Drs. H. Otong Abdurrahman, Fuad Bawazier, dan I Wayan Sudirta, SH.

Menurut Jafar, ide awal pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

"Pengaturan kedudukan, fungsi dan peran DPD sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang," kata dia.

Jafar menjelaskan, tujuan penyelenggaraan Focus Group Discussion tentang Penataan Kewenangan DPD RI adalah memperoleh masukan dan terbentuknya suatu rumusan tentang keberadaan, fungsi dan peran kelembagaan DPD dalam sistem pemerintahan sesuai UUD 1945, sehingga dapat berperan secara maksimal sebagai wakil masyarakat di daerah.

"Masukan yang didapat dari FGD Semarang hasil diskusi dari para peserta dan narasumber pada dasarnya menginginkan DPD dipertahankan bahkan diperkuat, karena hal tersebut akan menciptakan check and balances dalam permerintahan," terang Jafar.

Akan tetapi, lanjut dia, jika terjadi penguatan, maka harus ada perubahan regulasi, dan standarisasi dalam proses pemilihan anggota DPD.

"Jika DPD diperkuat maka harus adanya pengawasan terhadap anggota DPD yang terpilih sehingga setiap anggota DPD dapat mempertanggungjawabkan jabatannya terhadap masyarakat daerah yang memilihnya," demikian Jafar Hafsah. [sam]