Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang berupaya untuk menurunkan harga gas untuk industri.
Salah satu alasannya, karena harga gas industri di Indonesia lebih mahal daripada negara tetangga.
Kemarin (Rabu, 5/10) dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memaparkan, harga gas di Vietnam saat ini hanya 7 dolar AS per MMBtu, Malaysia dan Singapura berkisar 4 dolar AS/MMBtu, sementara di Indonesia mencapai 9-10 dolar AS/MMBtu.
"Pemerintah Malaysia melalui Petronas memberikan subsidi harga gas kepada industri-industri mereka, itu sebabnya harga gas di sana bisa murah," kata pengamat kebijakan publik dan energi, Agus Pambagyo saat dihubungi, Kamis (6/10).
Menurut Agus, jumlah subsidi yang diberikan pemerintah untuk menekan harga gas di negara tersebut cukup besar.
"Jumlahnya besar dan memang sudah agak lama, bertahun-tahun lalu," kata Agus.
Berdasarkan data, sejak tahun 1997 untuk mengontrol agar harga gas ke sektor energi, industri dan real estate tetap rendah, pemerintah Malaysia memberikan subsidi melalui Petronas sebesar RM 230.6 miliar atau 57,5 miliar dolar AS, sekitar Rp 776,25 triliun lebih.
Selain memberikan subsidi melalui Petronas, Pemerintah Malaysia juga menjamin kontinuitas pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik dan mengadopsi konsep delivery or pay apabila terdapat kegagalan penyaluran gas bumi.
Sebagai bagian dari kebijakan subsidi tersebut, pemerintah Malaysia juga memberikan hak khusus dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu migas kepada Petronas. Langkah ini merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Petronas yang telah mengambil peran negara dalam pemberian subsidi gas bumi.
"Saya kira Presiden Jokowi perlu mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait harga gas untuk industri ini sehingga keputusan yang diambil akan baik bagi industri, pelaku usaha di bidang gas bumi dan keuangan pemerintah sendiri," tutup Agus.
[wid]
