Golkar Tak Setuju Presiden Dan Wapres Harus WNI Asli

Partai Golkar belum berkeinginan mengamandemen UUD 1945.

Hal ini ditegaskan politisi Partai Golkar, Meutya Hafid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).

Menanggapi rekomendasi Mukernas I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar syarat presiden dan wapres harus warga negara Indonesia asli masuk pasal 6 UUD 1945, Meutya yakin partainya tidak setuju.