KPU DKI Jakarta harus menambah frekuensi debat publik Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta dari semula tiga putaran menjadi lima putaran.
"Kalau hanya tiga putaran, saya tidak yakin semua persoalan di Jakarta bisa dikupas dalam debat. Persoalan Kota Jakarta itu sangat kompleks, kalau cuma tiga kali, pasti banyak tema-tema yang akan luput," ujar senator asal Jakarta, Fahira Idris melalui siaran persnya, Kamis (6/10).
Fahira memandang, persoalan ibukota sangat komplek jika hanya tiga putaran debat kali rasanya kurang bisa menyakinkan pemilk hak suara tentang pemimpinnya lima tahun mendatang.
"Debat publik jadi momentum penting bagi warga Jakarta agar benar-benar memilih secara rasional karena didasarkan atas kualitas calon yang mereka lihat saat debat," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjabarkan, dari berbagai hasil survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan beberapa lembaga survei, persentase pemilih yang belum menentukan pilihannya dan swing voters (perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon) cenderung masih besar.
Mereka yang belum menentukan pilihannya dan pemilih yang masih ‘mengembang’ ini biasanya menentukan pilihannya setelah melihat performa para pasangan calon saat debat publik. Hanya saja memang kendalanya mungkin di anggaran jika frekuensi debat publik ditambah.
"Namun, demi warga Jakarta yang memang antusias menyambut Pilkada kali ini dan untuk mengedepankan rasionalitas dalam memilih, mudah-mudahan KPU Jakarta bisa mencari solusinya,†kata Fahira.
Sebagai informasi, debat publik Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta akan digelar di sela-sela masa kampanye yaitu pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
[wid]
