SAYA bukan warga Bukit Duri. Saya bukan rakyat tergusur. Namun kebetulan saya bersahabat dengan pejuang kemanusiaan dari Jeneponto, Sandyawan Sumardi yang memang berada di gugus terdepan dalam membela warga Bukit Duri dari penggusuran.
Warga Bukit Duri yang memiliki surat bukti kepemilikan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka seharusnya Bukit Duri yang masih dalam proses hukum tidak boleh disentuh, apalagi digusur.
Namun pemerintah Jakarta tidak peduli hukum maka melakukan penggusuran terhadap Bukit Duri pada hari Minggu, 2 Oktober 2016. Dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan warga Bukit Duri tanpa melakukan kekerasan mengikhlaskan diri digusur. Saya juga saksi hidup terhadap upaya Sandyawan Sumardi untuk meyakinkan warga Bukit Duri untuk tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan ragawi meski tentu saja sulit menahan rasa duka dan kecewa ketika terpaksa harus menyaksikan bagaimana gubuk mereka dibongkar oleh Satpol PP kemudian dibumiratakan oleh monster alat berat dengan belalai baja.
Sebenarnya warga Bukit Duri sudah menyerah kalah dalam hal gubuk mereka dibongkar dan dibumiratakan. Namun entah kenapa, setelah penggusuran terlaksana ternyata mereka masih diteror lebih lanjut. Gudang yang disewa swadaya warga untuk menampung warga yang terlantar akibat tidak mau dipaksa pindah ke rumah susun dengan uang sewa di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka, diteror dengan cara meneror sang pemilik gudang untuk membatalkan perjanjian yang sudah terjalin dengan warga tergusur. Tenda yang didirikan di atas puing sebagai posko kesehatan untuk melayani warga Bukit Duri tergusur , juga tanpa ampun dibongkar lalu para relawan kesehatan diusir dari kawasan Bukit Duri sebagai para persona non grata.
Janji yang dinyatakan Gubernur Jakarta bahwa gubuk yang memiliki sertifikat kepemilikan tidak akan digusur bahkan akan dibeli oleh Pemprov Jakarta ternyata tidak diwujudkan pada kenyataan penggusuran yang tidak pandang bulu terhadap semua bangunan yang secara teknis bisa digusur. Musholla yang dijanjikan tidak akan dirobohkan, ternyata akhirnya dirobohkan juga! Bahkan terjadi kericuhan dengan para warga yang telah diyakinkan oleh Pak Lurah bahwa gubuknya tidak masuk peta penggusuran maka berarti akan selamat dari penggusuran. Ternyata peta penggusuran yang dimiliiki kelurahan beda dari peta penggusuran yang dimiliki pihak penggusur namun penggusuran tetap dilaksanakan.
Rakyat tergusur ternyata masih harus dihajar dengan bully-bully mulai dari manja, tidak tahu diri, pemberontak, anti pembangunan, penjahat perampas tanah bahkan komunis. Seolah mereka yang sudah menderita akibat digusur secara paksa bahkan melanggar hukum itu masih belum cukup menderita maka masih harus ditambah dengan hujatan cacimaki, cemooh bahkan fitnah.
Yang paling parah dihantam hujatan adalah Sandyawan Sumardi yang dihujat sebagai tengkulak tanah, spekulan properti, antek asing pelestari kemiskinan, penjual kemiskinan, provokator sampai PKI . Terkesan bahwa membela rakyat miskin tertindas di masa kini dianggap sebagai perilaku kriminal yang membahayakan negara dan bangsa. Kemiskinan adalah sejenis penyakit maka warga Bukit Duri adalah kuman-kuman pembawa wabah kemiskinan yang harus dibasmi habis sampai ke akar-akar terdalam sebelum menularkan penyakit kemiskinan ke segenap pelosok kota Jakarta. Bukit Duri dianggap semacam duri bagi kota Jakarta yang potensial menimbulkan infeksi yang rawan berkembang menjadi penyakit kanker yang akan menggerogoti sendi-sendi peradaban kota Jakarta.
Bagi yang meragukan kebenaran kisah yang terbeber di dalam naskah ini, silakan berkunjung ke sekretariat Ciliwung Merdeka di jalan Kebun Pala II untuk menemui Sandyawan Sumardi yang memiliki bukti-bukti sertifikat kepemilikan warga, dokumen proses hukum yang sedang berlangsung di PN Jakpus dan PTUN Jaksel di samping kisah tentang apa yang nyata terjadi di Bukit Duri berdasar pengalaman diri sendiri. Ibarat roti, maka kisah Sandyawan Sumardi adalah benar-benar masih fresh from the oven.
[***]
