Berita

Ahok/Net

Politik

Pemerhati Politik: Ahok Panik

RABU, 05 OKTOBER 2016 | 07:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tuduhan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada cawagub Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak karena mengikuti program tax amnesty merupakan bentuk kepanikan.

Pasalnya, selain mengajak mengikuti tax amnesty, Sandiaga juga menantang pembuktian terbalik harta yang dimiliki Ahok.

"Kalau memang sudah merasa trasparan dan tidak ada yang ditutupi, kenapa Ahok tidak berani menerima tantangan ini bukan malah sebaliknya melakukan tuduhan yang tidak berdasar," kata pemerhati politik, Jajat Nurjaman, Rabu (5/10)


Selain itu, lanjut Jajat, sebagai calon petahana apa yang dilakukan Ahok tidak mencerminkan siap bersaing secara sehat dengan cara mengdiskreditkan salah satu lawan politiknya.

Menurut Jajat, apa yang dilakukan Ahok kali ini bertentangan dengan salah satu alasan kenapa PDI Perjuangan sebagai partai penguasa memberikan dukungannya, karena Ahok dianggap bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.

"Namun dengan adanya kejadian ini saya kira harus menjadi catatan penting bagi PDIP karena pada kenyataannya Ahok tidak selalu bisa sejalan dengan pemerintah pusat (soal tax amnesty)," terang direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.

Jajat menambahkan, apa yang dilakukan Sandiaga patut dijadikan contoh yang baik, karena meskipun belum menjadi pejabat publik sudah berani transparan dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar mensosialisasikan program tax amnesty. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya