Berita

Foto/Net

Politik

Kemendagri: 10 Juta Orang Belum Rekam e-KTP

SELASA, 04 OKTOBER 2016 | 15:09 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan data sebanyak 10 juta jiwa masyarakat Indonesia belum merekam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau electronic-KTP (e-KTP).

Direktur Jenderal Kepndudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan per tanggal 30 September 2016 terdapat sebanyak lima juta perekaman baru.

Menurut Zudan, saat ini secara perhitungan nasional perekaman data e-KTP sudah mencapai angka 92-93 persen.


"Alhamdulillah ada peningkatan signifikan. Sisa perekaman, per 30 September kemarin dapat 5 juta perekaman baru. Sekarang wajib rekam dan belum rekam, tinggal 10 juta. Ini sudah mencapai 92-93 persen secara nasional," ungkap dia di Jakarta, Selasa (4/10).

Zudan menambahkan, dari yang merekam data tersebut, ada sebanyak 170 ribu yang memiliki data ganda.

Sementara itu, terkait dengan pembatalan pemangkasan anggaran untuk kebutuhan e-KTP, saat ini Kemendagri akan memprioritaskan untuk kebutuhan pencetakan blangko sebanyak 17 juta. Sehingga kebutuhan blangko e-KTP menurut Zudan tercukupi.

"Dana kemendagri sekarang sudah dibuka oleh Kemenkeu, kami akan gunakan buat beli blanko e-KTP sebanyak 17 juta. Cukup untuk penuhi yang 10 juta belum merekam. Mudah-mudahan tahun ini selesai," harap Zudan.

Disamping itu, lanjut Zudan seperti rilis Humas Puspen Kemendagri, terkait akte kelahiran, target nasional yakni sebesar 77,5 persen untuk tahun ini juga sudah terpenuhi.

"Target nasional untuk Desember sudah tercapai di bulan Agustus. Tahun ini kan targetnya 77,5 persen. Itu sudah terpenuhi. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih tercapai lagi," tukasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya