Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) mengecam tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB). Selain itu, menuntut penghentian tindakan kekerasan dan segera melakukan penyelidikan.
Sekjend AGRA Moch. Ali menjelaskan, kronologi kejadian bahwa sejak 8 September kaum tani dari dua desa yaitu Desa Bujuk Agung dan Desa Indraloka menduduki lahan perkebunan PT. BNIL sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah lantaran tidak kunjung menyelesaikan konflik lahan yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Bentrokan berawal dari adanya mobilisasi preman pada 1 Oktober setelah pagi harinya aparat Polri dan TNI yang selama ini melakukan penjagaan pendudukan lahan ditarik. Di lokasi hanya menyisakan satu orang personel polisi dan lima anggota TNI. Penarikan aparat kepolisian dan TNI dari lokasi sebelum terjadi bentrokan diindikasikan sengaja direncanakan karena dilakukan sebelum kedatangan para preman yang melakukan penyerangan terhadap petani.
Kemudian pada pukul 10.00 WIB datang sepuluh orang yang mengaku sebagai preman. Tidak berselang lama, datang menyusul rombongan dengan jumlah lebih besar yaitu kurang lebih 160 orang dengan menggunakan dua truk. Rombongan preman yang datang menemui warga diketahui membawa senjata tajam dan senjata api.
Preman bayaran tersebut langsung bergabung dengan 400 orang pam swakarsa yang sebelumnya sudah berjaga dan mendirikan tenda di dekat tenda petani. Gabungan massa preman dan pam swakarsa tersebut meminta portal dibuka secara paksa dan langsung menyerang dan membubarkan massa petani. Atas tindakan ini kemudian terjadi bentrok yang mengakibatkan dua unit mobil PT. BNIL dan 37 unit sepeda motor dibakar. Kemudia lima unit lainnya dibuang ke sungai.
"Kami berpendapat bahwa pihak aparat kepolisian harusnya dapat mencegah terjadinya bentrok yang mengakibatkan kerugian dan seharusnya pihak kepolisian melakukan pememeriksaan terhadap penangung jawab pihak yang memobilisasi preman," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (4/10).
Ironisnya kejadian tersebut terjadi satu hari pasca kedatangan bupati Tulang Bawang yang menyampaikan bahwa permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan akan diselesaikan dengan pembentukan satgas yang berisikan Polda Lampung, Pemkab Tulang Bawang, PT. BNIL dan perwakilan masyarakat. Namun, fakta penyelesaian konflik agraria yang disampaikan bupati berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Terbukti tindakan kekerasan dan intimidasi yang kedua terjadi pada 2 Oktober. Di mana, ribuan aparat bersenjata lengkap, water canon sampai dua helikopter serta pam swakarsa merangsek masuk ke tenda-tenda petani. Mereka merobohkan tenda serta menangkap tujuh petani dan mengusir dengan kekerasan.
Petani yang terdesak akhirnya membubarkan diri dari lokasi dan menyingkir ke desa-desa sebelah. Belum cukup dengan tindakan kekerasan, aparat kepolisian masih mengejar petani hingga ke kampung tempat tinggal. Karena terus dikejar akhirnya massa kaum tani berkumpul dan memblokir jalan lintas timur.
"Hingga petang kaum tani masih bertahan ditengah tembakan yang terus dan lontaran gas air mata. Menjelang malam situasi bentrok masih berlangsung, 15 kaum tani sudah ditangkap dan dua orang tertembak oleh aparat keamanan," beber Ali.
Untuk itu, PP-AGRA menuntut aparat agar segera menghentikan tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap kaum tani di areal PT BNIL serta membebaskannya tanpa syarat, menuntut kepada pemerintah provinsi dan kabupaten agar segera dilakukan penyelidikan dan penyelesaian menyeluruh dan tuntas tentang tindakan kekerasan.
[wah]
