PDIP: Ahok Jangan Asal Tuduh Sandiaga Uno Yang Ikut Tax Amnesty

Politikus PDI Perjuangan di DPR RI, Eva Kusuma Sundari, meminta calon gubernur petahana yang diusung partainya, Basuki Purnama alias Ahok, lebih berhati-hati bicara khususnya ketika mengomentari langkah rivalnya di Pilkada Jakarta.

Eva mengatakan itu terkait pernyataan Ahok yang menuding bakal calon wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sandiaga Uno, sebagai "pengemplang" pajak hanya karena Sandiaga mendaftar program tax amnesty yang dikampanyekan masif oleh pemerintah.

"Yang bisa menentukan pengemplang atau tidaknya hanya Direktorat Jenderal Pajak, karena mereka yang menguasai. Mereka yang tahu data-data tiap wajib pajak," kata Sekretaris Badiklat Pusat DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan, dikutip dari RMOL Jakarta, Senin (3/10).

Eva mengatakan, meskipun nama Sandiaga masuk dalam daftar "Panama Papers", tetapi bukan berarti politikus yang juga pengusaha itu terlibat penggelapan pajak.

"Ahok jangan asal mengadili. Apalagi dia tidak pada posisi tersebut. Fokus pada pilkada, stick on program, gagasan, kinerja. Di luar itu, jangan (bicara)," kata anggota Komisi XI DPR yang juga mitra pemerintah dalam pembahasan UU Tax Amnesty.

Sebelumnya diberitakan, Ahok menilai tantangan yang dilayangkan Sandiaga untuk melakukan pembuktian harta secara terbalik tidak sebanding. Sebab, Sandiaga merupakan seorang pengusaha, sedangkan dirinya adalah seorang pejabat.

Dikatakan Ahok di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, tadi pagi (Senin, 3/10), pembuktian harta terbalik oleh pejabat negara cukup dengan melaporkan LHKPN ke KPK. Sedangkan untuk pengusaha, diuji lewat ketaatannya dalam membayar kewajiban pajak.

"Makanya, untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar, di situlah pemerintah mengeluarkan Tax Amnesty. Nah, dalam hal ini Pak Sandiaga ikut. Berarti itu membuktikan Pak Sandiaga dulu enggak bayar pajak," tuding Ahok. [ald]