Berita

Tantowi Yahya/Net

Bisnis

Tantowi Dorong Kominfo, KPI, Dan LPS Bikin Kesepakatan

SENIN, 03 OKTOBER 2016 | 15:34 WIB | LAPORAN:

Sembilan dari 10 Lembaga Penyiaran swasta (LPS) akan jatuh habis izin penyiarannya pada 16 Okttober 2016 nanti.

Untuk itu, anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera membuat kesepakatan dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan LPS.

"Harus ada kesepakatan tiga pihak bagaimana memanfaatkan waktu ini agar bisa bersikap diperpanjang atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menkominfo dan KPI di ruang rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).


Kesepakatan tiga pihak ini penting mengingat proses perpanjangan izin LPS pasti membutuhkan penjelasan mendalam.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara menilai penyebab tidak diterbitkannya perpanjangan izin siar LPS karena masa jabatan para komisoner KPI yang terbilang singkat. Di mana perpanjangan izin siaran dilakukan setiap 10 tahun, sedangkan periode komisioner KPI hanya tiga tahun.

Imbasnya lagi KPI kekurangan data untuk mereview penyiaran sebuah stasiun televisi. Karena alasan ini menurut Tantowi, harus dibuat kesepakatan antara Kominfo, KPI, dan LPS.

"Bagaimana bisa sepaham jika paparan KPI tidak dapat diterima. Harus ada waktu lagi agar KPI melakukan tugasnya, harus kita laksanakan agar jangan mundur, apakah 16 Oktober harus kita penuhi atau diundur karena apa yang dijelaskan KPI belum bisa diterima," tukasnya.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya