Berita

Rudiantara/net

Bisnis

Rudiantara: Perlu Sistem Agar Perpanjangan Izin Siar Tidak Bikin Jungkir Balik

SENIN, 03 OKTOBER 2016 | 11:44 WIB | LAPORAN:

. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengaku tidak ada permasalahan berarti dalam hal perpanjangan izin siar 10 stasiun televisi swasta.

Meski begitu, pihaknya harus tetap berkomunikasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam forum rapat bersama (FRB).

"Karena memang prosesnya begitu," tegas Rudiantara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).


Batas waktu perpanjangan izin siar jatuh pada 10 Oktober 2016 atau satu minggu dari sekarang. Karena itu banyak kalangan mendesak Kemenkominfo untuk segera memperpanjang izin siar 10 lembaga penyiaran itu. Sedangkan Rudiantara tidak mau gegabah.

"Kalau tanda tangan kapan  saja bisa. Tapi prosesnya kan berkaitan administrasi dan teknis, itu sudah clear. Itu dari sisi Kominfo. Harus diselaraskan dengan proses di KPI. Di KPI kemarin ada pergantian pimpinan. Salah satunya agak mundur karena ada transisi itu," jelasnya.

Rudiantara memastikan tidak ada permasalahan berarti dalam perpanjangan izin siar tersebut. Namun, dia menginginkan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kali ini dapat membuat suatu sistem. Salah satu masalah yang mesti dibahas, periode jabatan pimpinan KPI hanya 3 tahun sementara perpanjangan izin dilakukan tiap 10 tahun sekali.

"Ini kan perpanjangan setiap 10 tahun. Kominfo sudah mengurus dari tahun 2015 karena mengantisipasi prosesnya yang belum pernah dilanjutkan. Ini kerjanya jadi jungkir balik. Padahal periode KPI cuma 3 tahun, diminta 10 tahun ke belakang. Datanya dari mana? Kalau di Kominfo kami punya unit khusus badan monitoring frekuensi yang memonitor penggunaan frekuensi," jelasnya.

Untuk mensiasati permasalahan tersebut, Rudiantara bermaksud mengeluarkan peraturan Menteri terkait pengawasan yang dilakukan berkala.

"Akan dikeluarkan Permenkominfo tentang review. Jadi kita tidak dadakan, menjelang perpanjangan baru jungkir balik sibuk cari data, bongkar data lagi. Kalau kita disiplin, setiap tahun ada reviewnya. Jadi tahun terakhir perpanjangan tinggal rekap dari yang ada," jelasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya