Berita

Politik

Janji Tak Menggusur, Anies Teken Kontrak Politik Dengan Warga Tanah Merah

MINGGU, 02 OKTOBER 2016 | 19:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji tidak melakukan penggusuran pemukiman jika nanti terpilih pada Pilgub Februari 2017 mendatang.

Bahkan dia menandatangani janji tersebut dalam Kontrak Politik yang disodorkan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, (Minggu, 2/10).

"Pemukiman kumuh tidak digusur tapi akan dibuat seperti kampung deret dan kampung tematik. Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan lahannya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik," tegas Anies, seperti dilansir RMOLJakarta.


Anies saat menandatangani kontrak politik tersebut mengatakan, akan memenuhi janji yang tertulis. "Insya Allah harapan warga akan terpenuhi dan kita menangkan bersama pada saat 15 Februari 2016 nanti," kata Anies.

Tidak menggusur warga merupakan salah satu poin kontrak politik yang ditandatangani Anies. Poin lainnya memperhatikan nasib pedagang kaki lima, nelayan tradisional, pedagang asongan, dan pedangan pasar tradisional.

Kontrak politik itu dibacakan oleh Koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Purwanto, di hadapan Anies Baswedan dan warga RW 8, Tanah Merah, Jakarta Utara.

Kunjungan ini, kata Anies, merupakan kunjungan balasan untuk warga yang mengunjungi kediamannya di Jakarta Selatan, September 2016 lalu.

Isu penggusuran masih mejadi sorotan warga terhadap calon gubernur DKI, hal yang sama terjadi pada Pilgub 2012. Ketika itu Jokowi yang menandatangani kontrak politik bersama warga Tembok Bolong, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Namun kenyataannya penggusuran terjadi dimana-mana, yang terbaru dilakukan Ahok terhadap ratusan rumah warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan.  [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya