Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, menolak rencana pembelian satelit pertahanan Indonesia yang diajukan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI.
Bukan karena tidak ingin Indonesia punya satelit sendiri, melainkan karena kekhawatirannya satelit baru itu akan ditanami alat penyadap oleh negara penjual.
"Saya tidak setuju kalau beli (satelit). Kita bisa rugi dua kali, bayar biaya pembuatan satelit sekaligus membiayai operasi intelijen negara asing untuk memantau Indonesia," ucap Tamliha.
Kalau ingin punya satelit, kata Tamliha, lebih baik Indonesia membuat sendiri. Dia yakin Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai untuk membuat sekaligus mengoperasikan satelit pertahanan. Apalagi, selama ini sudah banyak SDM asal Indonesia yang ikut melakukan kajian dan terlibat langsung dalam pembuatan satelit di sejumlah negara.
"SDM di dalam negeri saja banyak yang memiliki kemampuan mumpuni. Satelit itu kan bukan teknologi baru, kita pun terus memantau perkembangan terkini soal teknologi itu. Jadi, untuk apa kita beli? Siapa yang bisa menjamin kalau satelit yang kita beli itu tidak disusupi?" gugatnya.
Menurut Tamliha, teknologi penyadapan atau pencurian data sudah berkembang sangat cepat. Pencurian data lewat satelit adalah salah satunya. Karena itu, seluruh peluang pencurian informasi harus diantisipasi.
"Selain lebih aman, satelit buatan anak bangsa akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kemajuan teknologi," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan, pengadaan satelit pertahanan negara sangat mendesak. Sebab, selama ini Indonesia menggunakan satelit sewa dari negara lain.
"Dengan adanya satelit pertahanan, seluruh komunikasi, data dan informasi pertahanan Indonesia benar-benar aman. Karena itu, Indonesia harus memiliki satelit pertahanan sendiri," ujar politikus PKS itu di Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung, bahkan mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk membeli satelit pertahanan.
"Menteri Keuangan selaku pengucur dana dan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pengatur hak patennya sudah setuju. Bila kita terus menyewa satelit pertahanan negara lain, tentu berbahaya untuk keamanan nasional Indonesia," terangnya.
Anggaran untuk pembelian satelit itu juga sudah disiapkan, yaitu sebesar 699 juta dolar Amerika Serikat. Asril menargetkan, pembelian itu akan rampung pada 2018 nanti.
Informasi lain menyebut dana untuk pembelian satelit itu mencapai 849,3 juta dolar Amerika Serikat, dan ditargetkan meluncur pada 2019 mendatang.
[ald]
