Berita

Foto/Net

Nusantara

Komentar Pakar Telematika Soal Kasus Videotron Esek-esek Di Jakarta

SABTU, 01 OKTOBER 2016 | 13:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Ada sebanyak 58 titik videotron (billboard elektronik) yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Videotron ini menggunakan dua sistem, pertama dengan sistem stand alone dan kedua dengan sistem remote internet protocol (IP).

‎"Stand alone itu artinya dia rolling dari pagi sampai malam dan isinya itu saja, dan kalau ganti itu butuh manual. Artinya butuh dicolok di mesinnya," ujar pakar telematika Roy Suryo saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/10).

Sementara remote IP sudah diterapkan sejak empat tahun yang lalu. Sistem ini seperti siaran televisi yang memiliki frekuensi untuk mengganti siaran dengan menggunakan IP.


Roy berkeyakinan videotron yang memunculkan video porno di Jalan Prapanca Raya atau di dekat kantor Walikota Jakarta Selatan, dilakukan dengan cara remote IP.

"Apakah remote itu hacking atau kelalaian petugas di kantor? Itu lain soal, yang jelas itu bukan dicolok di situ. Karena setelah dimatikan dan dihidupkan lagi itu terus ngeblank terus muncul informasi kalau mau iklan hubungi nomor ini," sambungnya.

Sementara untuk teknisnya, wakil ketua umum Partai Demokrat ini menduga ada dua kemungkinan. Pertama karena sistem yang lemah dari penyedia jasa iklan dan kedua karena ada hacker yang meretas sistem remote IP.

"Ya, ada dua kemungkinan. Apakah yang di sistem itu lemah sehingga kemungkinan bocor atau ada hacking di tengah jalan‎," tandasnya. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya