Koordinator Tim 10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Asri Anas, membantah lembaga wakil daerah itu tengah terpecah belah setelah penangkapan terhadap Irman Gusman (IG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Asri Anas dalam diskusi "DPD Terbelah", di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10), menekankan bahwa semua anggota DPD satu suara dalam hal anti korupsi.
Setelah penangkapan Irman dan penetapannya sebagai tersangka, sebagian anggota DPD mengumpulkan tanda tangan sebagai tanda menjamin agar penahanannya ditangguhkan KPK. Menurut Asri, gerakan penjaminan tersebut sesungguhnya berdasar kedekatan personal.
"Hal yang sama terjadi ketika dulu ada komisioner KPK yang kita sebut dikriminalisasi. Ternyata banyak teman-teman yang menjamin. Sebenarnya dalam wilayah hukum, ini normal saja," jelasnya.
Menurut dia, DPD terkesan terbelah karena ada perbedaan pandangan dalam Tata Tertib (Tatib). Ada anggota DPD yang bersikeras menganggap keputusan Badan Kehormatan (BK) yang memecat Irman adalah final dan mengikat.
Ada pula sebagian yang mengatakan bahwa keputusan BK belum final mengikat dan harus dibawa ke paripurna luar biasa.
"Dimulai dari pembahasan tata tertib. Karena itu yang menjadi rujukan sekarang perdebatannya," jelasnya.
[ald]
