Bappenas berkeinginan membuat planning yang baik. Karena itu, dibutuhkan data yang akurat dan detail. Perencanaan pembangunan oleh Bappenas sangat bergantung dari data yang disuplai oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Begitu dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di hadapan Kepala BPS Suhariyanto dan puluhan pejabat eselon BPS.
"BPS ini input dari proses perencanaan yang utama. Kebutuhan data yang akan datang sangat tinggi,"ujar Bambang di kantor BPS, di Jalan Sutomo, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).
Data yang disuplai BPS, jelas Suhariyanto, tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta. Pihak perbankan atau bank, misalnya, membutuhkan data seperti struktur ekonomi, PDB sektoral, survei industri dan ekspor-impor yang detail.
Menurut Bambang, pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan BPS saat ini adalah
one data policy, yang merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo.
One data policy diperlukan agar setiap kementerian dan lembaga (K/L) tidak melakukan survei atau pengumpulan data masing-masing, yang justru memakan anggaran negara besar.
PR satunya lagi menyangkut data pangan. Dikatakan Bambang, pangan menjadi penyebab inflasi paling utama di Indonesia.
"Ketidakakuratan data pangan akan mengarah pada inflasi yang tinggi. Kalau kita salah memprediksi, maka ujungnya adalah meningkatnya masalah kemiskinan," tegas Bambang.
Ia pun meminta BPS meletakkan data pangan sebagai
top priority."Saya minta data pangan ini
on the top dari list kegiatan BPS," ujarnya.
BPS juga dibebankan untuk terus meng-
update data keluarga miskin di Indonesia. Pemerintah yang sedang berupaya keras ingin mengentasi kemiskinan, membutuhkan data yang akurat dari BPS tentang jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Setiap tahun, menurut Bambang data kemiskinan pasti akan selalu berubah.
"Ketika punya program pengentasan kemiskinan, kita berusaha untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Tahun-tahun berikutnya tentu akan ada keluarga-keluarga yang tidak lagi layak diberikan bantuan. Ini agar bantuan kita tepat sasaran," papar Bambang.
Mantan Menteri Keuangan ini pun meminta agar BPS selalu memperhatikan akurasi data, terutama dalam membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan.
"Akurasi data harus jadi menu sehari-hari BPS. Kita ingin pemerintah hadir untuk rakyatnya. Kita harus bantu rakyat dengan tepat sasaran," demikian Bambang.
[wid]
