Berita

Mahyudin/Humas MPR

Pimpinan MPR: Hentikan Kampanye Hitam dan Sara Di Pilkada DKI

JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016 | 14:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta praktik-praktik black campaign atau kampanye hitam dan Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) dihentikan dalam Pilkada Serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta. Kampanye hitam dan sara itu tidak mendidik masyarakat.

"Saya berharap para kandidat dan tim kampanye menghentikan kampanye hitam dan sara karena tidak mendidik," kata Mahyudin usai memberikan sosialisasi Empar Pilar MPR kepada anggota pramuka kwartir cabang Kabupaten Paser di Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur, Jumat (30/9).

Pada Pilkada DKI pihak kepolisian akan memantau media sosial (medsos). Pihak kepolisian telah bekerjasama dengan pihak medsos dan Kemenkominfo untuk mengawasi akun-akun yang menyebarkan penghasutan, penghinaan, dan sara. Kepolisian akan menindak setiap tindak pidana pelanggaran cyber.


Mahyudin mendukung pengawasan terhadap medsos dalam Pilkada DKI. Dia juga meminta para kandidat dan tim kampanye bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ibukota.

"Pendidikan politik itu adalah memberikan politik santun. Yaitu politik yang menjual argumentasi-argumentasi tentang pembangunan untuk rakyat Jakarta. Mengedepankan program-program untuk masyarakat Jakarta," katanya.

Dengan politik santun itu, lanjut Mahyudin, tim kampanye kandidat dalam Pilkada DKI tidak lagi menggunakan kampanye hitam di media sosial.

"Kampanye hitam ini sama sekali tidak mendidik dan harus dihentikan. Ini untuk Jakarta yang lebih baik ke depan," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya