Berita

Foto/Net

Bisnis

Perlu Badan Khusus Untuk Kelola Dana Tax Amnesty Dan Repatriasi

JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016 | 07:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dana tax amnesty dan repatriasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Demikian diungkapkan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Jumat (30/8).

Andy mendorong pemerintah untuk serius segera mengelola tax amnesty dan dana repatriasi yang masuk, dalam bentuk investasi nasional, sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat.


"Untuk itu diperlukan suatu badan khusus untuk mengelola dana tax amnesty dan repatriasi," ucapnya.

Dana tax amnesty dan repatriasi yang masuk ke Tanah Air yang saat ini total yang dilaporkan untuk tax amnesty per September 2016 berjumlah Rp. 1.133 triliun dan dana repatriasi sejumlah Rp. 58,7 triliun.

"Badan khusus yang pertanggungjawaban langsung ke Presiden diharapkan dapat membuat cetak biru peruntukan dan perencanaan investasi dalam negeri untuk mendongkrak perekonomian rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," sebut Andy.

Selain itu, tambah dia, badan pengelola tersebut melakukan fungsi pengawasan secara ketat dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dari oknum yang melakukan penyelewengan. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya