Program Dokter Layanan Primer Bisa Hambat Realisasi Indonesia Sehat

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani meminta pemerintah meninjau ulang program Dokter Layanan Primer (DLP). Pasalnya, program tersebut justru akan kontra produktif dengan program Kementerian Kesehatan yaitu mewujudkan Nusantara Sehat.

Dengan program DLP, lulusan Fakultas Kedokteran tidak bisa langsung praktik. Mereka harus melanjutkan studinya lebih dulu di Fakultas Kedokteran pada kampus yang terakreditasi A”, baik negeri ataupun swasta. Masa studinya minimal dua tahun dan paling lama tiga tahun. Program ini dijalankan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi bersama Kementerian Kesehatan. Program ini dijalankan dengan mengacu UU Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Dokter.

Inilah yang disesalkan Irma. Soalnya, saat ini Indonesia masih kekurangan banyak dokter. "Dari 9.815 Puskesmas di Indonesia, masih ada 938 yang tidak memiliki dokter umum. Rata-rata, Puskesmas tersebut berada di daerah terpencil. Akses yang sulit biasanya jadi alasan para dokter enggan praktik di sana," beber politisi Nasdem ini (Kamis, 29/9).

Selain tidak memiliki dokter umum, sebanyak 4.121 Puskesmas juga tidak memiliki dokter gigi, 255 Puskesmas tidak memiliki perawat, dan 364 Puskesmas tidak memiliki bidan. Kondisi Rumah Sakit juga hampir sama. Dari 2.184 Rumah Sakit yang ada di Indonesia, sebanyak 29 persennya tidak memiliki dokter spesialis anak dan 27 persennya tidak ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kandungan dan kebidanan).

"Ada 32 persen Rumah Sakit yang tidak memiliki spesialis bedah. Kemudian, 33 persennya tanpa spesialis penyakit dalam. Ini karena 52,8 persen dokter spesialis lebih memilih praktik atau bekerja di Jakarta," papar Irma.

Dari data itu, lanjutnya, program DLP yang berdampak pada penambahan waktu kuliah jelas akan menghambat pemenuhan kebutuhan dokter di fasilitas kesehatan (faskes) satu seperti Puskesmas. Penambahan waktu kualiah inilah yang bisa menghambat target yang ingin dicapai Kementerian Kesehatan dalam program Nusantara Sehat.

Atas hal itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini meminta pemerintah mengurungkan program DLP. "Untuk memenuhi kebutuhan dokter umum pada faskes satu saja kita masih belum mampu. Jika pemerintah tetap ngotot memaksakan program Dokter Layanan Primer, berarti langkah mundur bagi  program Indonesia sehat dalam mencapai target nusantara sehat,” tandasnya.

Menurut Irma, dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya pemerintah memperbanyak beasiswa kedokteran. Tujuannya, agar banyak lulusan SMA berkualitas masuk Fakultas Kedokteran.

Irma mengapresiasi langlah Universitas Padjadjaran yang lebih dulu membuat program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran. Dengan langkah itu, diharapkan dapat terlahir dokter-dokter baru yang bisa ditempatkan untuk memenuhi kekurangan tadi.