Berita

Foto: Net

Nusantara

Kemendikbud Perlu Ahli Pembaca Buku Teks Pelajaran

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016 | 15:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tidak mungkin ada kebijakan atau langkah sistematis dari pemerintah untuk menanamkan proses radikalisasi di sekolah.

Begitu kata Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra dalam seminar bertajuk 'Paham Eksklusif dan Radikalisme di Sekolah: Meninjau Ulang Kebijakan Negara dan Politik Pendidikan Islam' di Auditorium Utama FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (29/9).

Menurutnya, penemuan poin paham radikal dalam buku teks pelajaran siswa disebabkan karena adanya disorientasi di Kemendikbud. Terutama di Pusat Kurikulum Perbukuan (Puskurbuk).


"Karena birokrasi kita itu mengalami kekacauan. Kekacauan ini yang memicu tidak berjalannya proses-proses yang menjamin pendidikan itu berdasarkan Pancasila dan sebagainya," ujarnya.

Dalam birokrasi ini, duga Azyumardi, juga berhadapan dengan pihak tertentu yang melakukan infiltrasi. Menurutnya infiltrasi itu dilakukan secara sistematis oleh orang-orang tertentu yang memiliki paham agama kaku.

"Ini yang saya kira terjadi dan kita tidak banyak menyadari. Selama ini infiltrasi terjadi di masjid, lembaga sosial, dan rumah sakit," sambung mantan rektor UIN Jakarta itu.

Untuk menanggulangi masalah ini kembali terjadi, Azyumardi mengusulkan dibentuknya lajnah pentashih buku teks. Sehingga ada jaminan buku yang disebar aman untuk dikonsumsi para siswa.

"Maka saya mengusulkan adanya lajnah pentashih buku teks itu. Seperti pada Kemenag yang memiliki lajnah pentashih Al Quran. Jadi ada pembaca yang ahli," tandasnya.[wid]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya