JK: Proyek Listrik 35 Ribu MW Molor

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mem­perkirakan target pemban­gunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) tidak akan tercapai pada 2019.

"Ya kita lihat nanti perkembangannya, mungkin tidak maksimum, tidak sampai 35 ribu MW," kata JK dalam acara seminar dan pameran Hari Listrik Nasional ke 71 di Jakarta, kemarin.

Namun, JK menilai, meskipun target tidak ter­capai, tapi sudah cukup bagus. Karena, setidaknya capaian mendekati 35 ribu MW. "Orientasi kerja pe­merintah saat ini bagaimana mengaliri listrik di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 2019," ujarnya.

JK mengatakan, proyek listrik 35 ribu MW tidak bisa ditawar lagi. Sehingga, setelah 2019, program itu harus diteruskan. Program harus berkesinambungan sehingga tidak mengganggu sistem distribusi.

"Proyek harus diselesai­kan agar tidak mengulang sejarah. Melakukan ke­salahan akibat terlambat membangun sistem kelis­trikan yang baik," imbuh Wapres.

Menurut JK, listrik dan infrastruktur jangan pernah berhenti dibangun. Apalagi kebutuhan listrik selalu bertambah secara terus menerus. Karena, jumlah pen­duduk terus bertambah dan industri juga berkembang.

"Karena listrik penting, makanya angka 35 ribu MW seperti angka kramat, banyak diungkapkan oleh pejabat di semua tingka­tan," jelasnya.

Dia menilai, alokasi subsidi listrik antara lain disebabkan keterlambatan Indonesia membangun sistem kelistrikan.

"Kebutuhan listrik men­desak, akhirnya pemerintah memenuhi kebutuhan le­wat diesel di mana-mana. Terjadilah pemborosan luar biasa. Ongkos keterlam­batan adalah larinya ke subsidi," tuturnya.

JK menuturkan, pembe­rian subsidi energi telah menjadi kelemahan bangsa ini. Karena, nilai subsidi sangat besar. "Puncaknya pada 2015, subsidi energi, BBM dan listrik mencapai Rp 330 triliun. Dan untuk listrik saja mencapai Rp 100 triliun. Itu karena ke­terlambatan membangun listrik," ungkapnya.

Seharusnya, lanjut JK, dana tersebut dapat untuk membangun proyek pengembangan infrastuktur energi.

Walau tidak setuju dengan subsidi, JK menegaskan, tarif listrik yang murah harus tetap diwu­judkan. Caranya antara lain bisa dilakukan dengan banyak membangun proyek pembangkit listrik yang efisien.

"Kalau harga listrik tinggi, tentu tidak bisa bersaing dengan negara seperti Vietnam dan Thai­land. Karena itu, upaya kita membangun listrik bu­kan hanya soal persentase elektrifikasi. Tapi juga ten­tang kualitas keberlanjutan dan sumber energi," ucap­nya. ***