. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 merupakan momen demokrasi penting buat seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pelaksanaannya masih terbilang cukup lama, tapi gaungnya sudah santer terdengar secara nasional dan internasional terutama Pilkada DKI Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Abdul Kadir Karding dalam acara 'Dialog Ini Baru Indonesia' di Lobi Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (28/9), mengatakan bahwa Pilkada adalah momen demokrasi rakyat. Peran serta dan partisipasi rakyat dalam suksesnya Pilkada sangat diharapkan. Sebab, suksesi kepemimpinan daerah akan kembali juga kepada rakyat.
"Yang patut diwaspadai adalah masih maraknya fenomena golput. Golput ada dua faktor yakni golput karena kesadaran dan golput karena adminsitrasi atau ada kendala-kendala lain sehingga rakyat tidak bisa menggunakan hak pilihnya," katanya.
Diutarakan Karding, yang harus dikurangi bahkan dihilangkan adalah golput karena adminsitrasi dan kendala-kendala lain seperti dipaksa atau dibayar untuk tidak memilih. Jika golput karena kesadaran, maka harus disadarkan dengan diberikan pemahaman-pemahaman tentang kenegaraan dan pentingnya memilih pemimpin yang baik.
"Calon pemimpin juga seharusnya memberikan edukasi yang baik kepada calon-calon pemilih, dan pemilih juga harus memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang baik dan amanah, harus berdasarkan kualitas dan kapabilitas calon bukan hanya sebatas suka saja," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR dan mantan Pimpinan MPR periode 2009-2014 Ahmad Farhan Hamid mengungkapkan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti harus dijaga jangan sampai rakyat kehilangan hak pilihnya.
"Hal ini harus disadari betul oleh seluruh rakyat Indonesia. Janganlah membuat gerakan-gerakan dan hasutan-hasutan untuk menjadi golput apalagi mengajak orang lain untuk golput. Kita harus sadar bahwa partisipasi kita dalam memilih adalah hak kita sebagai rakyat dan hak kedaulatan kita sebagai rakyat," katanya.
Farhan menambahkan, memang kadangkala calon pemimpin yang ada tidak sesuai kriteria, tapi tidak lantas membuat menajdi golput atau mengajak yang lain untuk golput. Setidaknya pasti ada sedikit kriteria yang diinginkan ada di salah satu calon.
"Parpol juga harus bertanggung jawab terhadap edukasi masyarakat tentang ketatanegaraan dan demokrasi secara benar, sebab parpol 'tangannya' bisa sampai ke pelosok-pelosok. Pergunakanlah mesin politik parpol untuk melakukan edukasi kepada masyarakat," tandasnya.
[rus]
