. Presiden Joko Widodo menyatakan besarnya animo masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.
"Dengan antusiasme seperti ini ada antre dari pagi jam 3, jam 4, ini baik. Ini momentum yang baik untuk meningkatkan tax base kita," kata Jokowi kepada wartawan usai melakukan inspeksi mendadak pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).
Menurut Kepala Negara, ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Karena itu, orientasi pemerintah sekarang membangun trust. "Momentum ini ada," ujarnya.
Jokowi menegaskan reformasi bidang perpajakan harus dimulai, sistem pelayanan, sistem administrasi, semuanya memang harus dimulai. Ia menjelaskan, bahwa saat ini adalah momentum untuk mereformasi sistem perpajakan, sehingga nanti pada babakan yang kedua ada undang-undang KUP, UU PPH, UU PPN.
"Ini harus mulai dikerjakan lebih detil sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik," tuturnya.
Jokowi mengaku mendapat informasi bahwa sampai saat ini jumlah deklarasi untuk program amnesti pajak telah mencapai angka Rp 2.700 triliun. Ia menilai, ini merupakan angka yang besar dibandingkan dengan negara lain.
"InsyaAllah hari ini bisa tembus Rp 3.000 triliun, pergerakan ini harus disadari, ada momentum, ada
trust, ada kepercayaan," kata mantan Gubernur Jakarta ini meyakinkan.
Jokowi mengaku mendapatkan banyak permintaan agar program pengampunan pajak itu bisa diperpanjang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan kemudahan administrasi diperpanjang hingga Desember 2016.
"Ini kan baru periode tiga bulan yang pertama, masih ada periode tiga bulan yang kedua, masih ada periode tiga bulan yang ketiga. Jangan dilihat 30 September sudah rampung, belum. Masih ada babakan kedua, babakan ketiga, nanti kita lihat," katanya.
Mengenai aset pemilik modal di luar negeri, Jokowi menjelaskan, sebetulnya uang yang di luar negeri sudah banyak juga yang ada di dalam negeri. Ia menyebutkan, di lapangan
back to back, ada
crossing saham.
"Artinya, yang kita perkirakan dulu banyak di luar, artinya sebetulnya sebagian sudah di dalam. Ini yang kita ingin dorong terus agar yang di luar itu bisa masuk, sehingga ada arus modal masuk, arus uang masuk, ada
capital inflow, dan itu akan memperbaiki ekonomi kita," ungkap Presiden Jokowi.
[rus]
