Ratusan rumah di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, mulai dari RW 09 hingga RW 12, sudah rata dengan tanah digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (28/9).
Sejumlah tokoh budaya dan sejarawan hadir di tengah lokasi penggusuran, seperti Sandyawan Sumardi yang sudah lama mengadvokasi warga bantaran sungai Ciliwung, kemudian pendiri Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana, dan sejarawan J.J. Rizal.
Rizal menyatakan, kedatangannya adalah bentuk solidaritas terhadap warga korban penggusuran dan penolakannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.
"Kedatangan saya ke sini merupakan bentuk solidaritas untuk kawan-kawan Bukit Duri," kata Rizal, dikutip dari
RMOL Jakarta.
Pakar sejarah Jakarta ini menilai, penggusuran yang diistilahkan sebagai relokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI, tidak bisa menyelesaikan masalah warga dan Jakarta pada umumnya. Ia juga menganggap Gubernur Basuki Purnama alias Ahok tidak pernah belajar dari sejarah.
"Karena terbukti tahun 1980 itu penggusuran pertama di Kampung Besar, Kebon Kacang. Itu juga konsepnya relokasi ke Rusun Kebon Kacang, tapi setelah sepuluh tahun, dari 890 kepala keluarga yang tersisa hanya tiga," ujar Rizal.
Rizal mengatakan, relokasi hanya bentuk lain dari penggusuran. Tidak ada jaminan bagi warga yang di-relokasi untuk tetap tinggal di Jakarta dengan layak. Ada banyak bukti bahwa penggusuran dan relokasi yang dilakukan Pemprov Jakarta di waktu lalu bermasalah sampai sekarang.
Ratusan warga Bukit Duri yang terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung, dipindahkan pemerintah provinsi ke Rumah Susun Sewa Rawa Bebek, Jakarta Timur, yang jauhnya sekitar 17 kilometer dari pemukiman awal mereka.
"Sekarang belum setahun sudah banyak masalah di Rusun (rumah susun) Jatinegara dan yang lain. Mereka enggak sanggup membayar sewa dan banyak sekali kebohongan yang ada di Rusun, misalnya tidak ada jaminan tinggal di rusun sampai seumur hidup. Jadi Rusun ini hanya tabir asap yang seolah-olah manusiawi," katanya.
[ald]
