Ketua MPR: Demokrasi Belum Melahirkan Kesejahteraan Sosial

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberi kuliah umum pada studium general "membangun sistem politik yang beradab dengan landasan empat konsensus kebangsaan untuk Indonesia yang maju dan bermartabat" di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/9).

Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan puluhan dosen universitas tersebut, Zulkifli mengatakan demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Bila demokrasi politik dan ekonomi tidak sejalan maka tujuan demokrasi secara keseluruhan tidak akan tercapai.

"Tujuan akhir demokrasi adalah kesejahteraan sosial," ujar Zulkifli.

Cita-cita Indonesia merdeka menurut Zulkifli adalah kesejahteraan sosial seperti dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Zulkifli bertanya sejauh mana keadilan sosial saat ini? Menurutnya demokrasi yang berkembang sekarang malah melahirkan kesenjangan sosial, kaya dan miskin, pemerintah pusat dan daerah.

"Ada orang yang penghasilannya Rp 1 miliar dalam sehari, namun ada pula orang yang sehari susah untuk makan," ungkapnya.

Zulkifli menambahkan kesenjangan itu bisa terjadi karena demokrasi yang berjalan hanya sukses secara prosedural. Diungkapkan, dalam kesuksesan demokrasi prosedural itu ada perselingkuhan antara partai politik dan pemilik modal. Kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat beralih ke tangan pemilik modal.

"Demokrasi direduksi dengan sangat murah, lewat money politic. Hal inilah yang perlu diluruskan dengan empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya. [rus]