Berita

Rachmawati Soekarnoputri

Politik

Usut Pemilik Rekening Gendut, Bukan Dorong Ikut Tax Amnesty

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 | 20:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Ari Dono Sukmanto mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak. Dia juga mendorong para perwira menengah berpangkat Kompol ke atas yang bergaji Rp 4 juta/bulan untuk ikut program ini.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri, heran melihat kebijakan Kabareskrim tersebut. Dia menilai Polri telah menerapkan standar ganda.

"Kabareskrim menganjurkan agar polisi yang memiliki 'rekening gendut' untuk ikut program Tax Amnesty. Lho wong tugas penegak hukum mencari tahu asal muasal uang jadi rekening gendut dari mana, kok malah disuruh menghilangkan jejak ikut pengampunan," ungkapnya malam ini (Selasa, 27/9).


"Apa bedanya dengan para koruptor pengemplang pajak obligor hitam BLBI. Penegak hukum harusnya mengusut rekening gendut kok malah dilindungi," sambung Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno ini.

Dia khawatir, ke depan para koruptor atau kejahatan lainnya enak saja ikut pengampunan pajak.

"Jadi betul dong kasus Budi Gunawan akan melahirkan BG-BG Lain. Sudah tersangka malah dilindungi dan dijadikan Kepala BIN pula. Inilah potret Bhayangkara negara yang coreng-moreng akibat intervensi penguasa. Jadi bagaimana mau menegakkan hukum? Naudzu bilahi min dzalik," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya