Berita

Ketua MPR Bersama Pengurus APJATI

Terima APJATI, Ketua MPR Banyak Terima Keluhan Seputar TKI

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 | 12:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan pengurus DPP Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (27/9). Zulkifli mendapat berbagai aduan mengenai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.

APJATI mengeluhkan banyaknya TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah di luar negeri. Sebab masih banyak tenaga kerja yang berangkat tidak melalui jalur resmi alias ilegal.

"Mereka berangkat langsung dari desa enggak melalui balai ketenagakerjaan. Berangkat sendiri ini maksudnya ada mafia yang memberangkatnya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja," ujar Ketua Umum DPP APJATI, Ayub Basamalah saat diterima Ketua MPR.


Hal ini dikarenakan adanya larangan pengiriman TKI dan TKW oleh pemerintah ke Arab Saudi serta Uni Arab Emirat (UAE). Padahal menurut Ayub kedua negara itu merupakan negara tujuan terbesar para tenaga kerja bekerja.

"Kita tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kalau berangkat melalui mafia nanti identitas diubah kita tidak tahu. Harus ditangkap oknumnya. Perusahaan banyak yang mati karena lewat calo," sambungnya.

Selain itu, APJATI juga mengeluhkan sulitnya penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI dan TKW di luar negeri. Mereka meminta agar pemerintah bisa memudahkan mereka dalam meminjam kredit.

Mendengar itu, Zulkifli mengaku akan berkonsultasi dan menyampaikannya langsung kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI. Sebab hingga saat ini TKI dan TKW masih menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara.

"Saya belum tahu ini kebenarannya dan perlu dicek oleh Kemenaker dan BNP2TKI. Nanti saya akan sampaikan dan bicarakan dengan pihak terkait," kata Zulkifli. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya