Berita

Ketua MPR Bersama Pengurus APJATI

Terima APJATI, Ketua MPR Banyak Terima Keluhan Seputar TKI

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 | 12:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan pengurus DPP Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (27/9). Zulkifli mendapat berbagai aduan mengenai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.

APJATI mengeluhkan banyaknya TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah di luar negeri. Sebab masih banyak tenaga kerja yang berangkat tidak melalui jalur resmi alias ilegal.

"Mereka berangkat langsung dari desa enggak melalui balai ketenagakerjaan. Berangkat sendiri ini maksudnya ada mafia yang memberangkatnya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja," ujar Ketua Umum DPP APJATI, Ayub Basamalah saat diterima Ketua MPR.


Hal ini dikarenakan adanya larangan pengiriman TKI dan TKW oleh pemerintah ke Arab Saudi serta Uni Arab Emirat (UAE). Padahal menurut Ayub kedua negara itu merupakan negara tujuan terbesar para tenaga kerja bekerja.

"Kita tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kalau berangkat melalui mafia nanti identitas diubah kita tidak tahu. Harus ditangkap oknumnya. Perusahaan banyak yang mati karena lewat calo," sambungnya.

Selain itu, APJATI juga mengeluhkan sulitnya penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI dan TKW di luar negeri. Mereka meminta agar pemerintah bisa memudahkan mereka dalam meminjam kredit.

Mendengar itu, Zulkifli mengaku akan berkonsultasi dan menyampaikannya langsung kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI. Sebab hingga saat ini TKI dan TKW masih menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara.

"Saya belum tahu ini kebenarannya dan perlu dicek oleh Kemenaker dan BNP2TKI. Nanti saya akan sampaikan dan bicarakan dengan pihak terkait," kata Zulkifli. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya