Berita

Foto: Net

Bisnis

Miris, Indonesia Kekurangan Pasokan Garam

SENIN, 26 SEPTEMBER 2016 | 15:49 WIB | LAPORAN:

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 54 ribu kilometer. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar, di mana luas lautan 2/3 luas wilayah.

Berdasarkan itu, muncul kesan seolah-olah Indonesia tidak pantas melakukan impor garam. Alasannya produksi garam tidak dilakukan di tengah laut, tetapi harus di darat (onshore). Selain itu, produksi garam juga sangat terpengaruh atas curah hujan, kondisi laut, dan ketersediaan lahan untuk membuat produksi garam lokal.

Begitu dikatakan oleh ekonom senior Faisal Basri.


"Fenomena di Indonesia tak kelebihan pasokan, tapi kekurangan pasokan (garam)," kata Faisal di Jakarta, Senin (26/9).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, tahun 2014, kebutuhan garam Indonesia sebanyak 3,612 juta ton persen tahun. Sementara produksi garam lokal hanya sebesar 2,2 juta ton/tahun.

Di samping kekurangan pasokan ini, garam rakyat harganya juga sangat rendah, yakni berkisar Rp 200- Rp 300/kilogram. Padahal pemerintah tahun 2011 menetapkan, harga acuan garam untuk kualitas 1 (K1), sebesar Rp 750/kg, kualitas 2 (K2) Rp 550/kg. Kualitas garam lokal juga tidak memenuhi spesifikasi untuk digunakan bagi industri.

Menurut Faisal, Indonesia tidak akan bisa dipaksakan untuk mencapai swasembada garam, karena pengolahan garam lokal tidak menjadi fokus di tepi pantai. Pemerintah lebih cenderung mendorong penggunaan laut untuk sektor wisata dibanding mencetak lahan garam.

KKP sendiri telah mengucurkan dana Rp 200 miliar kepada PT. Garam, untuk membeli garam lokal produksi petani. Hal ini lantaran garam rakyat hanya sedikit yang dipergunakan, yakni untuk pengolahan ikan asin, sementara tidak cukup kualitasnya untuk industri.

Faisal menegaskan, kendati begitu, ia menjamin tidak ada praktek mafia dalam perusahaan importir garam. Tidak lebih dari 10 perusahaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai importir garam. Garam rakyat harganya tertekan karena kualitas dan harganya jauh lebih rendah dibanding garam impor.

"Mafia itu nggak akan hidup kalau pemerintah tidak berikan izin. Nah kalau di garam, ini tertib, pelakunya nggak lebih dari 10 importirnya. Menurut saya tidak ada mafianya di garam," demikian Faisal.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya