Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Perbenturan Peradaban Pembangunan

SENIN, 26 SEPTEMBER 2016 | 10:54 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

DI DALAM dalam buku termashurnya: The Clash of Civilizations , mengenai perbenturan peradaban atau clash of civilizations, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa identitas  budaya dan agama insan manusia akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca-Perang Dingin.

Dalam skala lebih kecil namun tidak kalah penting, perbenturan peradaban juga terjadi pada semangat pembangunan infra struktur yang sedang menggelora di persada Nusantara sejak 2015. Perbenturan peradaban pada pembangunan infra struktur di Indonesia tampil di panggung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sosok perbenturan mashab Pembangunan Berkelanjutan dengan Pembangunan Nirkelanjutan.

Perbenturan dua madzhab pembangunan tersebut terutama terletak pada perbedaan tafsir terhadap pengorbanan. Para penganut paham Pembangunan Nirkelanjutan meyakini bahwa pembangunan mustahil ditatalakasanakan menjadi kenyataan tanpa pengorbanan. Para pejuang Pembangunan Nirkelanjutan bukan saja percaya namun meyakini seyakin-yakinnya yakin bahwa harus ada korban yang hukumnya wajib untuk dikorbankan demi pembangunan.


Namun tafsir atas arah pengorbanan para pejuang Pembangunan Nirkelanjutan beda dari pengorbanan para pejuang Kemerdekaan Indonesia.

Sementara para pejuang Kemerdekaan Indonesia siap mengorbankan jiwaraga diri sendiri maka para pejuang Pembangunan Nirkelanjutan siap mengorbankan jiwaraga orang lain bahkan rakyat miskin yang tidak berdaya melawan paksaan untuk berkorban demi pembangunan nasional!

Maka para penganut aliran Pembangunan Nirkelanjutan sulit mengerti kenapa rakyat tergusur tidak mengikhlaskan diri mereka dikorbankan dalam bentuk digusur atas nama pembangunan infra struktur sebagai program pembangunan nasional demi membangun negara, bangsa dan rakyat menjadi lebih sejahtera.

Para penganut mashab Pembangunan Nirkelanjutan tidak sadar bahwa pembangunan bernafas pendek secara tabrak lari hit and run  ibarat pembangunan yang memberhalakan tujuan maka siap menghalalkan segala cara--termasuk mengorbankan manusia--demi mencapai tujuan.
Sebenarnya Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) cukup beralasan sehingga sepakat untuk mengikrarkan mashab Pembangunan Berkelanjutan sebagai mashab pembangunan umat manusia di planet bumi pada abad XXI tanpa mengorbankan lingkungan alam, sosial, budaya dan terutama manusia. Pembangunan adalah demi menyejahterakan bukan mengorbankan manusia. Pembangunan Nirkelanjutan telah terbukti merusak lingkungan alam sehingga berdampak destruktif terhadap lapisan ozon yang melindungi planet bumi dari kemusnahan.

Demi menghentikan atau minimal memperlambat proses kehancuran alam, sosial, budaya, dan manusia maka PBB mengikrarkan mashab Pembangunan Berkelanjutan.

Sebenarnya bangsa Indonesia memiliki peradaban dan kebudayaan musyawarah mufakat masih ditambah kemanusiaan adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menghindari perbenturan peradaban antara Pembangungan Nirkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan. Seyogianya, segenap segenap pihak yang terlibat dalam pembangunan infra struktur di Indonesia pasti mampu kalau mau menyisihkan segenap perselisihan paham demi sepaham dalam meletakkan rakyat sebagai bukan obyek namun subyek sebagai pelaku utama pembangunan.

Segenap pihak â€" termasuk rakyat â€" yang terlibat dalam pembangunan sebaiknya duduk bersama untuk secara gotong royong mencari cara terbaik untuk menunaikan tugas pembangunan nasional tanpa mengorbankan lingkungan alam, sosial, budaya dan terutama rakyat. Pembanguna dipersembahkan untuk rakyat maka sungguh tidak senonoh apalagi rakyat dipaksa berperan sebagai tumbal pembangunan!

Alangkah indahnya, apabila para calon kepala daerah di segenap pelosok Nusnatara masa kini sebelum terjun ke gelanggang pilkada memperebutkan tahta kekuasaan atas pilihan rakyat secara khusus diwajibkan untuk mengikuti pendidikan Pembangunan Berkelanjutan demi mampu menatalaksana pembangunan daerah masing-masing tanpa mengorbankan lingkungan alam, sosial, budaya dan rakyat yang telah memilih mereka untuk bertahta di singgasana kekuasaan. Demi bersama berjuang bukan secara gusur-menggusur namun bahu-membahu bergotong-royong membangun negara meraih cita-cita terluhur bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur! [***]

Penulis adalah pembelajar mazhab Pembangunan Berkelanjutan

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya