Berita

Politik

Tak Ada Cagub DKI Yang Merefleksikan Keinginan Rakyat, Elite Berkhianat

SABTU, 24 SEPTEMBER 2016 | 22:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Jakarta tidak bisa menerima kebijakan Basuki T. Purnama yang melakukan penggusuran. Apalagi, Ahok malah menegaskan tahun ini dia akan menggusur warga di 325 lokasi.

Karena itu warga Ibukota menolak Ahok kembali memimpin. Tapi herannya, masih ada partai yang mendukungnya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ini.

"Warga yang marah telah mengkristal menjadi perlawanan di mana-mana. Warga itu menginginkan gubernur mendatang bukan lagi Ahok. Tapi apa yang terjadi? Ahok malah didukung kembali partai yang mencitrakan diri sebagai partainya wong cilik, yaitu PDIP," jelas Direktur The Indonesian Reform Institute, Syahrul Efendi Dasopang, (Sabtu, 24/9).


Saat situasi seperti itu, partai-partai yang lain bukannya mencalonkan figur alternatif, malahan mengusung calon yang setali tiga uang dengan Ahok.

"Akibatnya, warga seolah diredam geliat radikalismenya. Mereka sama sekali tidak lagi punya figur harapan yang dapat menampung harapan terdalam mereka. Jelas sekali terlihat elite politik itu bersekongkol meredam amarah rakyat kendatipun mereka seolah saling berhadapan," ucapnya.

Menurutnya, elite politik hanya menipu rakyat dengan menyajikan dua pasangan calon yang ditetapkan secara dadakan. "Akhirnya rakyat menyadari pilkada hanyalah pertarungan antar konglomerat dengan mengorbankan nasib rakyat," tegasnya.

Pasalnya, baik kubu Demokrat PPP, PKB, dan PAN yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan PKS dan Gerindra yang menyokong Anies R. Baswedan-Sandiaga S. Uno pada hakikatnya menginginkan Ahok tetap jadi gubernur.

"Paslon di luar Ahok hanya kamuflase saja untuk menunjukkan seolah-olah mereka berkompetisi memperjuangkan kehendak rakyat. Paslon Agus - Silvia Murni jelas setengah hati. Paslon Anies-Sandi Uno hanya pura-pura," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya