Saat ini tidak ada lagi relevansinya untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Karena Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi Indonesia dirumuskan oleh orang-orang Islam. Mulai 29 Mei hingga 1 Juni 1945, tokoh-tokoh umat Islam saat itu terlibat diskusi panjang menyangkut dasar negara. Mereka juga menyampaikan pendapat dan berpidato, seperti halnya pidato Soekarno pada 1 Juni yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.
Karena itu, saat ini sudah tidak tepat lagi mempertentangkan agama dengan nasionalisme. Sekalipun memang pemikiran soal syariat Islam bisa dimaklumi. Gagasan tersebut muncul sesuai sejarah Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Fikri Faqih, anggota Fraksi PKS MPR RI pada sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama dengan Yayasan Binaul Izzah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Acara berlangsung di Komplek Islamic Centre, Jumat (23/9).
Fikri menjadi pembicara bersama anggota DPRD Provinsi Jawa tengah yang juga tokoh masyarakat Brebes
Usman. Keduanya menggantikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berhalangan hadir. Dulu, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh, sementara agama lain sudah datang pada abad ke empat. Namun, kedatangan Islam menyebabkan munculnya power sistem berupa kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan agama lain tidak.
"Inilah salah satu alasan yang menstimulasi lahirnya wacana negara Islam. Waktu itu, kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dibubarkan oleh penjajahan Belanda dan Portugis," katanya menambahkan.
Tetapi bermimpi mendirikan negara Islam pada era kekinian adalah pemikiran yang kebablasan. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan ke-Indonesiaan masa kini. Selain itu kembali ke era kerajaan akan membuat Indonesia dijajah lagi, dan kita mesti berjuang lagi melepaskan penjajahan.
Sedangkan, Usman mengatakan, keberagaman yang begitu besar membuat Indonesia selalu berpotensi mengalami perpecahan. Beruntung sejarah membuktikan adanya niat untuk saling bersatu dalam NKRI. Namun, tekad masa lalu saja tidak cukup. Potensi perpecahan yang diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi akan selalu muncul jika kesenjangan itu tidak diminimalisir.
"Perbedaan ekonomi akan selau memunculkan potensi perpecahan. Saatnya kita mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
[wah]
