Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Bisnis

Luhut: Kita Nggak Mau Diakalin

Pangkas Cost Recovery Rp 15,6 Triliun
JUMAT, 23 SEPTEMBER 2016 | 09:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) memangkas cost recovery 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15,6 triliun. Luhut tak mau diakali pengebor.

Luhut meminta, biaya cost recovery atau biaya pengganti pengeboran menjadi 10,4 miliar dolar AS dari sebelumnya 11,6 miliar dolar AS. Menurut dia, masih banyak yang bisa dihe­mat.

"Kita nggak mau lebih dari 10,4 miliar dolar AS. Saya kasih SKK Migas waktu 2 minggu, awal Oktober datang ke saya lapor," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.


Menurut Luhut, biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) banyak yang terlalu tinggi. Dia meminta, SKK Migas harus teliti lagi. Bahkan, jika perlu menyewa konsultan untuk mengevalu­asi cost recovery yang diminta KKKS.

"Menurut saya banyak cost-cost yang bisa kita turunkan. Mungkin bisa kita hemat sampai triliunan," ujarnya.

Dia mengingatkan, SKK Mi­gas harusnya tidak asal meny­etujui saja cost recovery yang diminta KKKS. Harga alat-alat untuk produksi migas, biaya-biaya rapat, biaya komunikasi, semuanya harus diteliti.

"Kita nggak mau diakalin, kita mau lihat benar-benar, pantas nggak angka-angka ini. Coba lihat dulu, itu yang kita mau," kata Luhut.

Kendati begitu, dia meminta, agar penurunan cost recovery ini tak sampai menurunkan produk­si migas nasional. "Kita coba, lifting tidak boleh turun, tapi cost recovery turun," ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan lifting minyak 815.000 barel per hari (bph) dan gas 1,1 juta barel oil equivalent per day (boepd).

Sementara, Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono men­gatakan, pemangkasan cost recovery tentu berpengaruh pada kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang dilakukan para KKKS. "Kalau dipangkas, berarti ada rencana kerja yang tidak dikerjakan," kata Budi.

Dirinya khawatir, para KKKS mengurangi investasi untuk pen­carian cadangan minyak baru di Indonesia. "Kalau rencana kerja dipotong, harusnya bikin peren­canaan lagi," katanya.

Kendati begitu, Budi belum dapat merinci biaya-biaya apa saja yang dapat dipangkas da­lam cost recovery. Work Pro­gram and Budget (WP&B) perusahaan-perusahaan hulu migas baru mulai disusun awal Oktober. Dari WP&B itu akan diketahui biaya mana saja yang dapat dikurangi.

"Pengajuan WP&B baru dim­ulai 5 Oktober, saya belum bisa bicara apa yang bisa dipangkas," ucapnya.

Dia menambahkan, target lifting minyak sebesar 815.000 bph dan gas bumi 1,1 juta boepd akan sulit dicapai. Sebab, ban­yak program yang dihapus se­jalan dengan pemangkasan cost recovery. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya