Kendati ekonomi global dan harga komoditas anjlok, Menteri Keuangan Sri Mulyani pede alias percaya diri jiÂka Indonesia tidak akan terkena krisis ekonomi lagi. Alasannya, kondisi perbankan nasional dalam kondisi sehat. Selain itu, pemerintah sudah banyak mengeluarkan paket kebijakan untuk merangsang investasi masuk ke dalam negeri.
"Krisis 1998, Indonesia menderita karena sektor perbankan hancur. Jatuhnya bank-bank tersebut jadi yang terparah sepanjang sejarah. Bailout 70 persen dari Produk DoÂmestik Bruto (PDB). Biaya untuk memperbaiki tertinggi di dunia," katanya dalam acara seminar tahunan Lembaga PenÂjamin Simpanan (LPS) bertema "Challenges to Global EconoÂmy" di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, di era kepemimpinan Presiden Jokowi sudah banyak dilakukan reforÂmasi kebijakan dengan menÂgeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. Bahkan, selama di Bank Dunia, dirinya belum pernah melihat ada negara yang melakukan reformasi keÂbijakan sebanyak Indonesia.
"Saya tak melihat negara lain yang melakukan perubaÂhan yang ambisius seperti Indonesia," ujarnya.
Dia berharap, paket kebiÂjakan yang sudah di keluarkan pemerintah bisa mendorong lebih banyak arus modal ke Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki keterbatasan finanÂsial. "Pemerintah merespons untuk menarik lebih banyak modal dengan 13 paket kebiÂjakan," tuturnya.
Menkeu mengakui, IndoneÂsia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari perÂlambatan ekonomi global. Hal tersebut tercermin dari melemahnya permintaan koÂmoditas yang selama ini menÂjadi andalan pemerintah.
"Bukan hanya nasional, tapi global. Kawasan bergantung pada sumber daya alam perÂtumbuhan ekonomi negatif," jelas Sri Mulyani.
Dia berharap, investasi peruÂsahaan-perusahaan akan terus meningkat meskipun harga koÂmoditas anjlok. "Namun kami juga berharap perbankan dan korporasi masih punya minat, terutama dengan masuknya dana-dana repatriasi dari tax amnesty," ucapnya.
Aset NaikSementara, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim AlamÂsyah mengatakan, sejak 2005 hingga sekarang, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 74 bank yang terdiri dari satu bank umum dan 73 Bank PerÂkreditan Rakyat (BPR). Pada 2016, LPS juga telah melikuiÂdasi 5 BPR.
Adapun biaya likuidasi yang telah dikeluarkan mencapai Rp 900 miliar yang tediri dari Rp 820 miliar untuk reimburse klaim dan Rp 7 miliar untuk biaya operasi. "Rata-rata biaya recovery dari likuidasi bank saat ini mencapai 31,7 persen, ini mengindikasikan gagalnya sebuah bank itu adalah akibat fraud," katanya.
Menurut Halim, LPS telah membukukan aset sebesar Rp 72,1 triliun sejak berdiri pada 2005. ***
