Pemerintah Asik Ngutang, Rakyat Miskin Terbebani Rp133 Ribu/Bulan

UNTUK memenuhi hasrat bagi-bagi mega proyek infrastruktur, pemerintah terus berburu uang. Tampaknya langkah ini diambil karena keadaan ekonomi sedang memburuk. Pemerintah memandang satu-satunya cara untuk mendapat uang dalam jumlah banyak adalah dengan menumpuk utang.
 
Benar kata pak Jokowi waktu kampanye Pilpres 2014 lalu bahwa uang Indonesia banyak. Ternyata yang dimaksud Presiden Jokowi uang banyak tersebut benar, tinggal utang sebesar besarnya, maka uang Indoensia pasti banyak.
 
Bayangkan, selama 22 bulan Presiden Jokowi berkuasa, telah berhasil mencetak utang pemerintah sebanyak Rp. 732,366 triliun. Utang pemerintah tersebut bersumber dari dalam negeri sebanyak Rp. 384,617 triliun (sampai Agustus 2016) dan bersumber dari luar negeri Rp. 347,749 triliun (sampai qwartal II 2016).
 

 
Dengan demikian, setiap orang Indonesia selama 22 bulan pemerintahan Jokowi telah dibebani tambahan utang sebesar Rp. 2,929 juta perkapita. Berarti, setiap orang miskin di Indonesia yang rata rata pendapatan per bulannya Rp. 415 ribu dibebani tambahan utang Rp 133,15 ribu/bulan.
 
Dengan demikian, Presiden Jokowi setiap bulan meciptakan utang rata rata Rp. 33,289 triliun (belum termasuk utang luar negeri pemerintah sepanjang Juli-September 2016). Ini luar biasa hebat, prestasi Presiden Jokowi mengalahkan seluruh presiden manapun di Asia Tenggara.
 
Padahal, pada saat yang sama pemerintah gembar gembor tentang capaian tax amnesty. Menurut keterangan resmi pemerintah harta yang sudah masuk dalam tax amnesty sudah mencapai Rp. 1000 triliun. Ini adalah angka yang besar, dunia bahkan bergetar. Singapura katanya dehidrasi.
 
Pertanyaannya? Kalau sudah berburu dan dapat uang haram dari tax amnesty, mengapa pemerintah masih berburu utang. Sejak program tax amnesty diberlakukan antara bulan Juli-Agustus 2016 tambahan utang pemerintah yang bersumber dari surat utang negara (SUN) mencapai Rp. 59,071 triliun. Katanya pajak melimpah kok nambah utang gila gilaan? [***]

Penulis adalah Koordinator Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK)