Berita

Jaya Suprana

Rakyat Bukan Musuh!

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 10:21 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEBENARNYA langit awal musim hujan pada belahan akhir 2016 sudah sempat tampak cerah berkat kemurahan hati Pemkot Jaksel menunda pelayangan SP-3 terhadap Bukit Duri selama masih dalam proses hukum mediasi Majelis Hakim Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta Selatan terhadap perbedaan pendapat pemerintah dengan rakyat.

Namun mendadak awan kelabu kembali menutupi langit cerah. Seorang warga Bukit Duri yang dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dari Jeneponto, Sandyawan Sumardi mengutarakan keprihatinan dirinya terhadap nasib warga Bukit Duri pasca penundaan SP-3.  

Demi menghindari kekeliruan kutip maka saya copy-paste keprihatinan Sandyawan Sumardi sebagai berikut : Semakin hari kondisi komunitas warga de facto semakin dikepung dan akan terus digusur secara "tidak resmi", secara sistematik, terencana dan bertubi-tubi melalui rayuan, antara lain bakal dapat rusunawa Rawa Bebek, bakal dapat uang dan bakal dapat pekerjaan, dengan tekanan, misalnya secara demostratif rumah-rumah warga yang sudah ambil rusunawa sejak seminggu terakhir ini sudah mulai dibongkar dengan bantuan orang-orang Madura yang punya profesi memborong/ membongkar rumah, dengan dana bantuan dari kelurahan, dlsb, melalui teror, terutama kedatangan rombongan satpol PP, polisi, militer koramil, intel aparat keamanan dan sipil, dengan politik adu-domba, dengan cara pemkot melakukan recruiment setidaknya 4 orang warga dari tiap RT yang dijadikan "cepu", intel sipil mata-mata dari kalangan warga sendiri, dan konfik-konflik antar warga yang memang sudah dirancang skenarionya, terutama melalui kasus pembongkaran rumah, kasus pencabutan aliran listrik secara liar dengan alasan hanya bagi rumah yang sudah/akan dibongkar karena pemiliknya sudah/akan menerima rusunawa. Meskipun sudah terbukti di beberapa kasus kemarin, di beberapa rumah yang berdiri di bidang tanah yang pemiliknya juga sedang menggugat, listriknya juga mau dicabut. Mematikan listrik otomatis mematikan air, baik PAM, maupun pompa air tanah. Inilah isolasi dan pengepungan secara sistematik!".


Dari laporan pandangan mata Sandyawan Sumardi yang secara lahir-batin hidup bersama warga Bukit Duri di Bukit Duri dapat disimpulkan kesan bahwa warga Bukit Duri yang menolak dipindah ke rusunawa sebab biaya sewa rusunawa di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka ternyata dianggap sebagai pembangkang, penentang, pemberontak kebijakan pemerintah, maka layak dimusuhi. Padahal mereka semua adalah warga negara Indonesia yang bermukim di bumi wilayah Republik Indonesia yang telah 71 tahun diproklamasikan kemerdekaan!

Di zaman penjajahan memang rakyat Nusantara dianggap musuh oleh kaum penjajah akibat mereka tidak sudi dijajah bangsa asing. Namun setelah Indonesia merdeka, sebenarnya rakyat Indonesia termasuk warga Bukit Duri yang menolak dipaksa pindah ke rusunawa yang di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka, sungguh tidak layak dianggap sebagai musuh.

Warga Bukit Duri memang menolak kebijakan pemerintah, namun mereka bukan anarkis apalagi teroris ! Terbukti mereka menempuh jalur hukum demi mematuhi asas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak memiliki apapun kecuali hak asasi manusia atas permukiman serta sisa-sisa harga diri sebagai rakyat Indonesia.

Rakyat justru merupakan subyek bukan obyek pembangunan maka tidak layak dimusuhi apalagi dalam derap langkah pembangunan yang jelas bertujuan bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat.

Maka dalam kesempatan berharga yang disediakan Kantor Berita Rakyat Merdeka Online ini, dengan penuh kerendahan hati saya sebagai seorang insan rakyat Indonesia memberanikan diri memohon kepada Pemkot Jaksel serta para wakil di DPRD Jakarta yang telah dipilih oleh rakyat berkenan melindungi rakyat (termasuk warga Bukit Duri yang masih bermukim di permukiman mereka) dari sikap dan perilaku yang memusuhi rakyat dengan mengganggu keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

Rakyat tergusur  adalah sesama bangsa, sesama warga, sesama Tanah Air yaitu Indonesia ! RAKYAT BUKAN MUSUH! [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia


Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Pendemo Atribut Serba Hitam Desak Teror Ketua BEM UGM Diusut

Jumat, 27 Februari 2026 | 20:14

BNI Siapkan Uang Tunai Rp23,97 Triliun Sambut Lebaran 2026

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:39

Polwan Berkalung Serban Putih Kawal Demo Mahasiswa

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:31

KPK: Mobil Operasional Pejabat Bea Cukai jadi Brankas Berjalan Uang Suap

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:18

Muncul Aksi Tandingan BEM UI di Mabes Polri

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:13

Jangan Hanya Kecam Israel, OKI Harus Berani Putuskan Sikap Kolektif

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:09

Angka Prima Palindromik

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:06

Seskab Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:05

Pengaturan Ambang Batas Fraksi Lebih Tepat Ketimbang Naikkan PT

Jumat, 27 Februari 2026 | 18:42

Sentil Tim Ekonomi Prabowo, Pakar: Mereka bukan Negosiator

Jumat, 27 Februari 2026 | 18:23

Selengkapnya