Berita

Jaya Suprana

Rakyat Bukan Musuh!

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 10:21 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEBENARNYA langit awal musim hujan pada belahan akhir 2016 sudah sempat tampak cerah berkat kemurahan hati Pemkot Jaksel menunda pelayangan SP-3 terhadap Bukit Duri selama masih dalam proses hukum mediasi Majelis Hakim Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta Selatan terhadap perbedaan pendapat pemerintah dengan rakyat.

Namun mendadak awan kelabu kembali menutupi langit cerah. Seorang warga Bukit Duri yang dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dari Jeneponto, Sandyawan Sumardi mengutarakan keprihatinan dirinya terhadap nasib warga Bukit Duri pasca penundaan SP-3.  

Demi menghindari kekeliruan kutip maka saya copy-paste keprihatinan Sandyawan Sumardi sebagai berikut : Semakin hari kondisi komunitas warga de facto semakin dikepung dan akan terus digusur secara "tidak resmi", secara sistematik, terencana dan bertubi-tubi melalui rayuan, antara lain bakal dapat rusunawa Rawa Bebek, bakal dapat uang dan bakal dapat pekerjaan, dengan tekanan, misalnya secara demostratif rumah-rumah warga yang sudah ambil rusunawa sejak seminggu terakhir ini sudah mulai dibongkar dengan bantuan orang-orang Madura yang punya profesi memborong/ membongkar rumah, dengan dana bantuan dari kelurahan, dlsb, melalui teror, terutama kedatangan rombongan satpol PP, polisi, militer koramil, intel aparat keamanan dan sipil, dengan politik adu-domba, dengan cara pemkot melakukan recruiment setidaknya 4 orang warga dari tiap RT yang dijadikan "cepu", intel sipil mata-mata dari kalangan warga sendiri, dan konfik-konflik antar warga yang memang sudah dirancang skenarionya, terutama melalui kasus pembongkaran rumah, kasus pencabutan aliran listrik secara liar dengan alasan hanya bagi rumah yang sudah/akan dibongkar karena pemiliknya sudah/akan menerima rusunawa. Meskipun sudah terbukti di beberapa kasus kemarin, di beberapa rumah yang berdiri di bidang tanah yang pemiliknya juga sedang menggugat, listriknya juga mau dicabut. Mematikan listrik otomatis mematikan air, baik PAM, maupun pompa air tanah. Inilah isolasi dan pengepungan secara sistematik!".


Dari laporan pandangan mata Sandyawan Sumardi yang secara lahir-batin hidup bersama warga Bukit Duri di Bukit Duri dapat disimpulkan kesan bahwa warga Bukit Duri yang menolak dipindah ke rusunawa sebab biaya sewa rusunawa di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka ternyata dianggap sebagai pembangkang, penentang, pemberontak kebijakan pemerintah, maka layak dimusuhi. Padahal mereka semua adalah warga negara Indonesia yang bermukim di bumi wilayah Republik Indonesia yang telah 71 tahun diproklamasikan kemerdekaan!

Di zaman penjajahan memang rakyat Nusantara dianggap musuh oleh kaum penjajah akibat mereka tidak sudi dijajah bangsa asing. Namun setelah Indonesia merdeka, sebenarnya rakyat Indonesia termasuk warga Bukit Duri yang menolak dipaksa pindah ke rusunawa yang di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka, sungguh tidak layak dianggap sebagai musuh.

Warga Bukit Duri memang menolak kebijakan pemerintah, namun mereka bukan anarkis apalagi teroris ! Terbukti mereka menempuh jalur hukum demi mematuhi asas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak memiliki apapun kecuali hak asasi manusia atas permukiman serta sisa-sisa harga diri sebagai rakyat Indonesia.

Rakyat justru merupakan subyek bukan obyek pembangunan maka tidak layak dimusuhi apalagi dalam derap langkah pembangunan yang jelas bertujuan bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat.

Maka dalam kesempatan berharga yang disediakan Kantor Berita Rakyat Merdeka Online ini, dengan penuh kerendahan hati saya sebagai seorang insan rakyat Indonesia memberanikan diri memohon kepada Pemkot Jaksel serta para wakil di DPRD Jakarta yang telah dipilih oleh rakyat berkenan melindungi rakyat (termasuk warga Bukit Duri yang masih bermukim di permukiman mereka) dari sikap dan perilaku yang memusuhi rakyat dengan mengganggu keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

Rakyat tergusur  adalah sesama bangsa, sesama warga, sesama Tanah Air yaitu Indonesia ! RAKYAT BUKAN MUSUH! [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya