Berita

Jaya Suprana

Rakyat Bukan Musuh!

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 10:21 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEBENARNYA langit awal musim hujan pada belahan akhir 2016 sudah sempat tampak cerah berkat kemurahan hati Pemkot Jaksel menunda pelayangan SP-3 terhadap Bukit Duri selama masih dalam proses hukum mediasi Majelis Hakim Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta Selatan terhadap perbedaan pendapat pemerintah dengan rakyat.

Namun mendadak awan kelabu kembali menutupi langit cerah. Seorang warga Bukit Duri yang dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dari Jeneponto, Sandyawan Sumardi mengutarakan keprihatinan dirinya terhadap nasib warga Bukit Duri pasca penundaan SP-3.  

Demi menghindari kekeliruan kutip maka saya copy-paste keprihatinan Sandyawan Sumardi sebagai berikut : Semakin hari kondisi komunitas warga de facto semakin dikepung dan akan terus digusur secara "tidak resmi", secara sistematik, terencana dan bertubi-tubi melalui rayuan, antara lain bakal dapat rusunawa Rawa Bebek, bakal dapat uang dan bakal dapat pekerjaan, dengan tekanan, misalnya secara demostratif rumah-rumah warga yang sudah ambil rusunawa sejak seminggu terakhir ini sudah mulai dibongkar dengan bantuan orang-orang Madura yang punya profesi memborong/ membongkar rumah, dengan dana bantuan dari kelurahan, dlsb, melalui teror, terutama kedatangan rombongan satpol PP, polisi, militer koramil, intel aparat keamanan dan sipil, dengan politik adu-domba, dengan cara pemkot melakukan recruiment setidaknya 4 orang warga dari tiap RT yang dijadikan "cepu", intel sipil mata-mata dari kalangan warga sendiri, dan konfik-konflik antar warga yang memang sudah dirancang skenarionya, terutama melalui kasus pembongkaran rumah, kasus pencabutan aliran listrik secara liar dengan alasan hanya bagi rumah yang sudah/akan dibongkar karena pemiliknya sudah/akan menerima rusunawa. Meskipun sudah terbukti di beberapa kasus kemarin, di beberapa rumah yang berdiri di bidang tanah yang pemiliknya juga sedang menggugat, listriknya juga mau dicabut. Mematikan listrik otomatis mematikan air, baik PAM, maupun pompa air tanah. Inilah isolasi dan pengepungan secara sistematik!".


Dari laporan pandangan mata Sandyawan Sumardi yang secara lahir-batin hidup bersama warga Bukit Duri di Bukit Duri dapat disimpulkan kesan bahwa warga Bukit Duri yang menolak dipindah ke rusunawa sebab biaya sewa rusunawa di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka ternyata dianggap sebagai pembangkang, penentang, pemberontak kebijakan pemerintah, maka layak dimusuhi. Padahal mereka semua adalah warga negara Indonesia yang bermukim di bumi wilayah Republik Indonesia yang telah 71 tahun diproklamasikan kemerdekaan!

Di zaman penjajahan memang rakyat Nusantara dianggap musuh oleh kaum penjajah akibat mereka tidak sudi dijajah bangsa asing. Namun setelah Indonesia merdeka, sebenarnya rakyat Indonesia termasuk warga Bukit Duri yang menolak dipaksa pindah ke rusunawa yang di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka, sungguh tidak layak dianggap sebagai musuh.

Warga Bukit Duri memang menolak kebijakan pemerintah, namun mereka bukan anarkis apalagi teroris ! Terbukti mereka menempuh jalur hukum demi mematuhi asas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak memiliki apapun kecuali hak asasi manusia atas permukiman serta sisa-sisa harga diri sebagai rakyat Indonesia.

Rakyat justru merupakan subyek bukan obyek pembangunan maka tidak layak dimusuhi apalagi dalam derap langkah pembangunan yang jelas bertujuan bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat.

Maka dalam kesempatan berharga yang disediakan Kantor Berita Rakyat Merdeka Online ini, dengan penuh kerendahan hati saya sebagai seorang insan rakyat Indonesia memberanikan diri memohon kepada Pemkot Jaksel serta para wakil di DPRD Jakarta yang telah dipilih oleh rakyat berkenan melindungi rakyat (termasuk warga Bukit Duri yang masih bermukim di permukiman mereka) dari sikap dan perilaku yang memusuhi rakyat dengan mengganggu keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

Rakyat tergusur  adalah sesama bangsa, sesama warga, sesama Tanah Air yaitu Indonesia ! RAKYAT BUKAN MUSUH! [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya