Berita

Jaya Suprana

Rakyat Bukan Musuh!

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 10:21 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEBENARNYA langit awal musim hujan pada belahan akhir 2016 sudah sempat tampak cerah berkat kemurahan hati Pemkot Jaksel menunda pelayangan SP-3 terhadap Bukit Duri selama masih dalam proses hukum mediasi Majelis Hakim Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta Selatan terhadap perbedaan pendapat pemerintah dengan rakyat.

Namun mendadak awan kelabu kembali menutupi langit cerah. Seorang warga Bukit Duri yang dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dari Jeneponto, Sandyawan Sumardi mengutarakan keprihatinan dirinya terhadap nasib warga Bukit Duri pasca penundaan SP-3.  

Demi menghindari kekeliruan kutip maka saya copy-paste keprihatinan Sandyawan Sumardi sebagai berikut : Semakin hari kondisi komunitas warga de facto semakin dikepung dan akan terus digusur secara "tidak resmi", secara sistematik, terencana dan bertubi-tubi melalui rayuan, antara lain bakal dapat rusunawa Rawa Bebek, bakal dapat uang dan bakal dapat pekerjaan, dengan tekanan, misalnya secara demostratif rumah-rumah warga yang sudah ambil rusunawa sejak seminggu terakhir ini sudah mulai dibongkar dengan bantuan orang-orang Madura yang punya profesi memborong/ membongkar rumah, dengan dana bantuan dari kelurahan, dlsb, melalui teror, terutama kedatangan rombongan satpol PP, polisi, militer koramil, intel aparat keamanan dan sipil, dengan politik adu-domba, dengan cara pemkot melakukan recruiment setidaknya 4 orang warga dari tiap RT yang dijadikan "cepu", intel sipil mata-mata dari kalangan warga sendiri, dan konfik-konflik antar warga yang memang sudah dirancang skenarionya, terutama melalui kasus pembongkaran rumah, kasus pencabutan aliran listrik secara liar dengan alasan hanya bagi rumah yang sudah/akan dibongkar karena pemiliknya sudah/akan menerima rusunawa. Meskipun sudah terbukti di beberapa kasus kemarin, di beberapa rumah yang berdiri di bidang tanah yang pemiliknya juga sedang menggugat, listriknya juga mau dicabut. Mematikan listrik otomatis mematikan air, baik PAM, maupun pompa air tanah. Inilah isolasi dan pengepungan secara sistematik!".


Dari laporan pandangan mata Sandyawan Sumardi yang secara lahir-batin hidup bersama warga Bukit Duri di Bukit Duri dapat disimpulkan kesan bahwa warga Bukit Duri yang menolak dipindah ke rusunawa sebab biaya sewa rusunawa di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka ternyata dianggap sebagai pembangkang, penentang, pemberontak kebijakan pemerintah, maka layak dimusuhi. Padahal mereka semua adalah warga negara Indonesia yang bermukim di bumi wilayah Republik Indonesia yang telah 71 tahun diproklamasikan kemerdekaan!

Di zaman penjajahan memang rakyat Nusantara dianggap musuh oleh kaum penjajah akibat mereka tidak sudi dijajah bangsa asing. Namun setelah Indonesia merdeka, sebenarnya rakyat Indonesia termasuk warga Bukit Duri yang menolak dipaksa pindah ke rusunawa yang di luar jangkauan kemampuan ekonomis mereka, sungguh tidak layak dianggap sebagai musuh.

Warga Bukit Duri memang menolak kebijakan pemerintah, namun mereka bukan anarkis apalagi teroris ! Terbukti mereka menempuh jalur hukum demi mematuhi asas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak memiliki apapun kecuali hak asasi manusia atas permukiman serta sisa-sisa harga diri sebagai rakyat Indonesia.

Rakyat justru merupakan subyek bukan obyek pembangunan maka tidak layak dimusuhi apalagi dalam derap langkah pembangunan yang jelas bertujuan bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat.

Maka dalam kesempatan berharga yang disediakan Kantor Berita Rakyat Merdeka Online ini, dengan penuh kerendahan hati saya sebagai seorang insan rakyat Indonesia memberanikan diri memohon kepada Pemkot Jaksel serta para wakil di DPRD Jakarta yang telah dipilih oleh rakyat berkenan melindungi rakyat (termasuk warga Bukit Duri yang masih bermukim di permukiman mereka) dari sikap dan perilaku yang memusuhi rakyat dengan mengganggu keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

Rakyat tergusur  adalah sesama bangsa, sesama warga, sesama Tanah Air yaitu Indonesia ! RAKYAT BUKAN MUSUH! [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya