Berita

Nusron Wahid/Net

Politik

Tim Sandiaga Uno: Nusron Wahid Makan Gaji Buta Sambil Berpolitik

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 11:06 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Seharusnya Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid, tidak sibuk berpolitik untuk memenangkan calon gubernur tertentu, melainkan bekerja keras meningkatkan kompetensi para TKI.

Hal ini dikatakan Koordinator Sahabat Sandiaga Uno, Anggawira, menyikapi posisi Nusron yang menjadi Ketua Tim Pemenangan dari Gubernur Jakarta, Basuki Purnama atau Ahok, yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur periode 2017-2022.

Anggawira berniat menggugat Nusron yang berstatus pejabat negara merangkap menjadi ketua Tim Pemenangan Ahok dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok, Dono Prasetyo, yang menjabat di bidang Hubungan Luar Negeri dan Humas BNP2TKI.


"Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, seharusnya BNP2TKI fokus pada peningkatan kompetensi bagaimana kapasitas TKI kita jadi lebih baik, lebih dihargai di luar. Nusron dan Dono urus TKI, jangan makan gaji buta dan malah berpolitik urus calon petahana," ujar Anggawira, dalam keterangan tertulis.

Menurut Anggawira, Nusron sebenarnya harus lebih memperhatikan arus tenaga kerja asing ke Indonesia yang membludak. Tetapi isu ini menjadi ditelantarkan akibat aktivitas politik Nusron dalam tim Ahok.

Sebagai pejabat negara, keterlibatan Nusron dalam tim kampanye Ahok menurutnya melanggar melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Diatur UU bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Anggawira menambahkan bahwa Tim Pemenangan Ahok tidak mungkin bisa transparan karena melibatkan ASN dalam timnya.

"Katanya Ahok setiap calon harus transparan. Kami siap buka-bukaan dana kampanye. Bagaimana mau transparan dan accountable kalau timnya saja pejabat negara. Kami juga tantang untuk usut tuntas harta keluarga Ahok dari istrinya hingga staf pribadinya Sunny itu. Harus jelas semua," kata Anggawira. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya